Jokowi Minta Dikritik, Sudjiwo Tedjo Tagih Tanggung Jawab Atasi Buzzer: Kalau Curhat Disebut Baper

TRIBUNWOW.COM - Budayawan Sudjiwo Tedjo turut mengomentari soal permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif memberi kritik bagi pemerintah.

Namun, anjuran Jokowi itu dinilai bertolakbelakang dengan realita.

Hal itu pula yang diungkap Sudjiwo Tedjo dalam kanal YouTube Indonesia Laywers Club, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Aktif Mengkritik, Hendri Satrio: Pemerintah Mau Mendengarkan atau Tidak?

Baca juga: Demokrat Minta Aparatur Sinkron soal Keinginan Jokowi untuk Dikritik: Buzzer-buzzer Sangat Reaktif

Menurut Sudjiwo, banyaknya buzzer menyebabkan masyarakat semakin enggan memberi kritik terhadap pemerintah.

"Pertama, dewan bahasa harus turun bahwa yang namanya berpendapat dengan baper itu beda," ujar Sudjiwo.

"Sekarang ada upaya yang sistematis."

Sudjiwo bahkan menyebut hal itu seperti sudah direncanakan secara sistematis.

Meski enggan menuduh, Sudjiwo berharap pemerintah ikut turun tangan memusnahkan para buzzer.

"Saya tidak menuduh siapa pun, tapi goverment harus ikut bertanggungjawab," ujar Sudjiwo.

"Karena goverment juga mewadahi bahasa, pusat pengembangan bahasa."

Baca juga: Ade Armando Sebut Jokowi Tak Baperan saat Dikritik, Singgung Rocky Gerung hingga Refly Harun

Baca juga: Ridwan Remin Terancam Diperkarakan Ruben Onsu, Postingan sang Komika soal Ngaca Tuai Kritikan

Ia menambahkan, saat ini, kritik sudah disalahartikan oleh sebagian masyarakat.

Sudjiwo menyebut, hal itu menyebabkan masyarakat semakin malas mengutarakan pendapat.

"Artinya kalau curhat, mengeluh dan berpendapat sama aja disebut baper," ucapnya.

"Begitu ada orang berpendapat 'Ah lo baper', makin lama orang makin males berpendapat."

"Dan ini kayaknya upaya sistematis. Sekarang ada upaya sistematis lagi bahwa kritik sama dengan hujatan."

"Dianggap Sudjiwo Tedjo membela hujatan," sambungnya.

Sudjiwo lantas membahas perbedaan antara kritik dan hujatan.

Di akhir pernyataannya, Sudjiwo sempat memutus kalimatnya dan hanya terbahak.

"Enggak, yang aku sebut kritik itu tidak menyerang pribadi."

"Artinya siapa pun, mau dari kubu mana pun kalau pribadi itu namanya bukan kritik, hujatan yang harus ditertibkan," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-8.48:

Ade Armando Sebut Jokowi Tak Baperan saat Dikritik

Sementara itu menurut Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, selama ini justru sudah banyak kritik yang datang dan ditujukkan kepada pemerintah, termasuk kepada Jokowi.

Oleh karenanya, Ade Armando membantah ketika Jokowi selama ini disebut anti kritik, sehingga sampai harus dipersilakan terlebih dahulu.

Baca juga: Demokrat Tuding Moeldoko Janjikan Rp100 Juta ke Kader demi Jadi Ketum: Jika Pemilik Suara Setuju KLB

"Jadi memang bukan hanya sudah lama masyarakat mengkritik, tapi memang sudah lama Presiden Jokowi sendiri bersedia menerima kritik secara terbuka," ujar Ade Armando, dalam acara Kompas Petang, Rabu (10/2/2021).

"Saya rasa tidak ada keraguan terhadap niat Pak Jokowi untuk mengizinkan kritik datang kepada dirinya maupun pemerintah," imbuhnya.

Ade Armando lantas menyinggung orang-orang yang kerap sekali memberikan kritik, bahkan dilakukan secara keras.

Mulai dari Rizal Ramli, Refly Harun hingga Rocky Gerung.

"Coba aja kita lihat ada sedikit banyak masyarakat sipil yang bersuara sangat keras dan tidak mendapatkan perlakukan apa-apa," kata Ade Armando.

"Misalnya orang seperti Rizal Ramli, Refly Harun, Rocky Gerung bisa dengan mudah menkritik pemerintah tanpa adanya respons negatif dari pemerintah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ade Armando mengatakan bahwa selama ini Jokowi sudah bisa menerima kritik tersebut secara objektif dan tidak terlihat baperan.

"Pak Jokowi juga tidak terlihat seperti baperan," katanya.

Baca juga: Demokrat Minta Aparatur Sinkron soal Keinginan Jokowi untuk Dikritik: Buzzer-buzzer Sangat Reaktif

Sementara itu terkait soal kasus pelaporan terhadap orang yang mengkritik, Ade Armando menilai kritik tersebut malah bukan ditujukkan kepada pemerintah.

Namun menurutnya justru kepada orang per orangan.

"Jadi dalam hal ini, sebetulnya yang lebih banyak jadi kasus dibawa ke ranah pegadilan, contohnya saja kasus Maaher (almarhum) karena mengkritik Habib Lutfi, Ahmad Dhani Dewa itu mengecam para pendukung Ahok," jelas Ade Armando.

"Saya tidak ingat ada orang yang keras mengkritik Pak Jokowi atau pemerintah kemudian kena perkara hukum."

"Kalau diserang buzzer, menurut saya dalam kebebasan berekspresi itu adalah akibat yang tak terhindarkan," pungkasnya.(TribunWow)