Demokrat Tuding Moeldoko Janjikan Rp100 Juta ke Kader demi Jadi Ketum: Jika Pemilik Suara Setuju KLB

TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dituding memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada kader Partai Demokrat, demi memuluskan langkah mengambil alih kepemimpinan partai.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat membahas isu kudeta Partai Demokrat.

Herzaky mulanya menyoroti pernyataan Moeldoko yang menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesitasi Luhut Pandjaitan, saat memberikan klarifikasi terkait keterlibatannya dalam isu tersebut.

Baca juga: Kata Pengamat soal Elektabilitas AHY dan Demokrat yang Meningkat sejak Isu Kudeta

"Sebaiknya Bapak KSP Moeldoko tidak membawa-bawa nama Bapak Menko Luhut BP dalam pertemuan Bapak KSP Moeldoko dengan kader-kader Partai Demokrat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

Menurutnya, ada perbedaan besar antara ajakan Moeldoko dengan ajakan Luhut dalam pertemuan dengan para kader Demokrat.

Herzaky mengatakan, pertemuan kader Demokrat dan Luhut didasari atas keinginan sendiri dan kedua belah pihak memang sudah mengenal.

Sementara, kader-kader yang bertemu Moeldoko tidak mengenal Moeldoko sebelumnya.

Bahkan, Moeldoko sampai memfasilitasi ke Jakarta karena para kader dijanjikan akan mendapat bantuan pascabencana.

Herzaky juga menuturkan, dalam pertemuan itu, Moeldoko menjanjikan yang senilai Rp 100 juta rupiah.

Diduga, uang tersebut digunakan untuk memuluskan jalan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar 100 juta rupiah."

"Jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti ketua umumnya dengan Moeldoko," kata Herzaky, dikutip dari Kompas.com.

Sementara, dalam pertemuan dengan kadernya, Luhut tidak menjanjikan politik uang seperti Moeldoko.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, dalam pertemuan kader senior Demokrat dengan Luhut, tidak ada ajakan kepada para pemilik suara.

Serta tidak didahului usaha menelepon dan meminta bertemu dengan para ketua DPC dan DPD.