Terkini Nasional
Jokowi Minta Dikritik, Haikal Hassan Bongkar Kerugian Jadi Oposisi: Jelas-jelas Orangnya Minta Maaf
Sekretaris Jenderal Habib Rizieq Shihab (HRS) Center, Haikal Hassan buka suara soal imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Jenderal Habib Rizieq Shihab (HRS) Center, Haikal Hassan buka suara soal imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Haikal Hassan mengaku mengalami kerugian akibat menjadi oposisi pemerintahan presiden asal Solo, Jawa Tengah itu.
Seperti yang diungkapkannya dalam acara DUA SISI tvOne, Kamis (11/2/2021).
Sebelunnya, Jokowi mengimbau masyarakat lebih aktif mengutarakan kritik pada pemerintah.

Baca juga: Jokowi Minta Dikritik, Sudjiwo Tedjo Tagih Tanggung Jawab Atasi Buzzer: Kalau Curhat Disebut Baper
Baca juga: Bahas Asal Usul Buzzer Pro Pemerintah Jokowi, Dewan Pers Menduga Digerakkan Banyak Aktor
Namun, menurut Haikal, hal lain justru terjadi saat ada pihak yang mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ia lantas menyinggung nama politisi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus.
"Pak Jokowi yang saya hormati, acara ini termasuk apresiasi Beliau karena kata-katanya sangat menggugah," kata Haikal.
"Lalu pertanyaannya Pak Deddy tadi 'Emang ada yang kritik Pak Jokowi langsung ditahan? Enggak ada'."
Haikal menambahkan, keberadaan buzzer menghambat masyarakat mengkritik pemerintah.
Sebagai oposisi, ia pun membeberkan kerugian yang dialami.
Baca juga: Pengamat Sebut Permintaan Jokowi untuk Dikritik Aneh: Apakah Mau Tertibkan Buzzer Bayaran?
Baca juga: Jokowi Minta Dikritik, Ini 3 Aktivis yang Harus Berurusan dengan Polisi karena Kritik Pemerintah
"Tetapi kerjaan para buzzer yang membuat orang takut dengan contoh-contoh," kata Haikal.
"Di mana pengkritik itu adalah orang-orang yang selama ini memosisikan diri sebagai oposisi."
"Pak Jokowi enggak tahu, misalnya saya, teman-teman yang lain semua," tambahnya.
Namun, reaksi Haikal berubah saat ditanya soal kerugian yang dialami.
Ia mengatakan, usahanya diblok secara sepihak karena menjadi oposisi pemerintah.