5 Partai Oposisi Diintervensi Istana, Pengamat Yakin Orang Sekitar Jokowi Punya Agenda di Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Ujang Komarudin menduga ada kepentingan orang-orang dalam Istana terhadap isu kudeta Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia di Kompas TV, Jumat (5/2/2021).

Diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada upaya kudeta dari dalam dan luar yang hendak menggulingkan partainya.

Baca juga: Ditegur agar Tak Baper, Andi Mallarangeng Soroti Darmizal Malah Ngaku Masih Kader Demokrat

Ia kemudian berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengingat nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko turut dituding menjadi dalang kudeta.

Menanggapi hal itu, Ujang Komarudin menilai umumnya ada kepentingan pemerintah dalam konflik internal partai politik.

"Pemerintah itu perlu menaklukkan partai-partai di luar pemerintahan, yaitu partai oposisi," ungkap Ujang Komarudin.

Ia memberi contoh sudah ada lima partai oposisi yang terpecah-belah dalam periode pemerintahan Jokowi.

"Kita lihat saja. PPP sudah dibelah, Golkar sudah dipecah dan dua-duanya sudah masuk pemerintahan," katanya.

"PKS juga sama, sudah dipecah dengan adanya Partai Gelora Indonesia. Hanura juga sudah pecah. PAN juga, Amien Rais sudah dikudeta tidak menjadi pengurus lagi karena beliau tersingkir dan membuat partai baru," papar Ujang.

"Terakhir, Partai Berkarya jelas-jelas dikudeta dengan KLB-nya. Hanya dua minggu di-SK-kan oleh Kemenkumham," tambah dia.

Ujang menyampaikan sulit mengatakan tidak ada intervensi langsung terhadap pecahnya partai-partai tersebut, apapun bantahan yang dinyatakan Istana.

Baca juga: Bongkar Cara Pemilihan AHY di Demokrat Diduga Tak Adil, Ruhut Sitompul Ngaku Terima Curhatan

"Kalau orang politik paham itu. Enggak usah dijelaskan paham. Tapi memang masyarakat yang bertanya-tanya," jelas dia.

Ia mengakui Jokowi saat ini tidak punya kepentingan politik karena sudah dua periode menjabat sebagai presiden.

"Pak Jokowi tidak punya kepentingan untuk itu. Tapi ini politik, apapun bisa terjadi," ungkapnya.

Ia memberi contoh, dalam AD/ART Demokrat tercantum aturan tentang Kongres Luar Biasa (KLB).

"Artinya Pak Moeldoko bisa ambil alih. Ini sangat sederhana," terangnya.

Ujang menilai justru orang-orang di sekitar Jokowi yang memiliki kepentingan politik di masa depan, bahkan tidak menutup kemungkinan Moeldoko.

"Justru dengan tidak ada kepentingan Pak Jokowi ke depan, justru orang yang banyak kepentingan di sekitar orang-orangnya, tadi Moeldoko cs itu," tutup Ujang.

Lihat videonya mulai menit 2.00:

Deddy Sitorus Setuju Jokowi Tak Perlu Balas Surat Demokrat

Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mendukung sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun istana dalam menanggapi isu kudeta Partai Demokrat.

Menurutnya, sikap Jokowi yang tidak membalas surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah tepat.

Hal itu disampaikannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Sebut Demokrat Tak Perlu Kirim Surat ke Presiden, M Qodari: Menimbulkan Kesan Dalangnya Pak Jokowi

Baca juga: Andi Arief Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Jokowi terkait Isu Gerakan Kudeta Partai Demokrat

Dalam kesempatan itu, Deddy Sitorus menyebut bahwa Demokrat memang sengaja membawa-bawa Jokowi untuk memanfaatkan nama besarnya.

Dengan begitu menurutnya, isu tersebut juga akan menjadi besar dan banyak dibicarakan.

Terkait sikap Demokrat yang berkirim surat kepada Jokowi, Deddy Sitorus tidak menyalahkannya.

Ia menilai hal itu justru tepat jika niatnya memang ingin meminta klarifikasi dari Jokowi atas dugaan kertelibatan pejabatnya, yakni Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Namun dikatakannya, tidak perlu kemudian diikuti dengan konferensi pers ataupun menyampaikannya ke publik.

"Karena kalau niat mereka murni hanya ingin tahu atau konfirmasi dari Pak Presiden, mengirim surat bagus, tapi tidak perlu diikuti konferensi pers," ujar Deddy Sitorus.

"Tidak diikuti narasi liar di media sosial dan media mainstream. jadi seolah-olah Ketua Umum Demokrat ingin menarik Pak Jokowi masuk dalam ruangan permainan mereka," jelasnya.

Baca juga: Istana Tak Balas Surat AHY soal Kudeta Demokrat, Rachland Nashidik: Pak Jokowi Mau Cuci Tangan?

Maka dari itu, Deddy Sitorus menyebut sikap pemerintah untuk tidak menanggapi surat dari Demokrat sudah tepat.

Pasalnya menurutnya, isu adanya kudeta lebih mengarah kepada masalah internal dari Demokrat dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Jokowi.

"Jadi saya kira sudah tepat apa yang dilakukan pemerintah, kalau mereka berharap suratnya dibalas ya harusnya tidak perlu konferensi pers," kata Deddy Sitorus.

"Jadi sudah tepat Pak Jokowi tidak membalas surat itu karena enggak penting kalau menurut saya," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)