Andi Arief Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Jokowi terkait Isu Gerakan Kudeta Partai Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ramai diperbincangkan setelah dituding ikut terlibat dalam gerakan mengudeta Partai Demokrat.

Moeldoko disebut-sebut ingin mengambil alih kepemimpinan ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk digunakan sebagai kendaraan menuju Pilpres 2024 mendatang.

Meski sudah dibantah oleh Moeldoko, pihak dari Demokrat tetap menyakini hal itu atas bukti aduan dari kader-kadernya yang bertemu dengan yang bersangkutan.

Baca juga: Istana Tak Balas Surat AHY soal Kudeta Demokrat, Rachland Nashidik: Pak Jokowi Mau Cuci Tangan?

Baca juga: Bantahan Darmizal saat Didesak Effendi Gazali dan M Qodari soal Pertemuan Moeldoko dengan Demokrat

Dilansir TribunWow.com, menyusul hal itu, Moeldoko dikatakan sudah mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief__, Jumat (5/2/2021).

Dirinya juga berharap hal itu menjadi pelajaran bagi Moeldoko dalam berpolitik.

"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," ujar Andi Arief.

Andi Arief juga menjawab soal adanya persoalan internal yang disebut terdapat kader partai yang kecewa atas kepemimpinan AHY.

"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari Istana terkait kabar teguran terhadap Moeldoko tersebut.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Partai Demokrat telah mengirimkan surat kepada Jokowi meminta klarifikasi atas keterlibatan pejabatannya.

Terlebih nama Jokowi sendiri juga ikut dicatut lantaran disebut telah memberikan restu.

Namun melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu menjawab surat tersebut.

Alasannya, persoalan tersebut merupakan masalah internal dari Partai Demokrat.

Sehingga tidak berhak mencampurinya.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujarnya, Kamis (4/2/2021), dikutip dari Kompas.com.

Ruhut Sitompul Merasa Kasihan kepada Jokowi soal Isu Kudeta Demokrat

Mantan Kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengaku kasian dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, terkait isu kudeta Partai Demokrat, Ruhut menilai tidak seharusnya membawa-bawa nama Jokowi ataupun para pejabat pemerintah lainnya.

Menurutnya, Jokowi bersama perjabatnya tengah fokus dalam menangani pandemi Covid-19 yang tidak juga kunjung mereda.

Baca juga: Soal Kudeta, Ruhut Sitompul Ungkap Curhatan dan Keluhan dari Kader Demokrat atas Kepemimpinan AHY

Baca juga: Ruhut Sitompul Akui Diminta Bantu Bujuk Moeldoko untuk KLB oleh Kader Demokrat: Jadi Bukan Kudeta

"Kasian Pak Presiden, kasihan menteri-menteri lainnya. Kita ini kan lagi fokus, Pak Jokowi bekerja untuk menghadapi tragedi dunia pandemi Covid-19," ujar Ruhut dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Kamis (4/2/2021).

"Jangan kita minta tambah pekerjaan baru," imbuhnya.

Menurutnya, tidak perlu Demokrat sampai harus mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.

Bukan menyalahkan, Ruhut menyinggung soal dampak yang ditimbulkan atas berkirim suratnya Demokrat ke Jokowi.

Selain itu, Ruhut juga meminta untuk menghormati Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Moeldoko disebut-sebut terlibat dalam gerakan mengudeta Partai Demokrat dengan tujuan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.

"Oke, suratnya sopan kok, betul. Tapi dengan adanya surat itu lingkungan AHY lagi ngomongnya waduh. Apapun hormati Pak Moeldoko, di dalam TNI itu jauh herarki antara bintang empat dan mayor," kata Ruhut.

"Ini anak-anak buah dia enak aja ngerasanin Pak Moeldoko, itu tidak baik," tegasnya.

"Dan Pak Moeldoko kan sudah meluruskan, datang ke saya kok, bahkan beliau katakan dan saya aminin itu betul."

Baca juga: Ditegur agar Tak Baper, Andi Mallarangeng Soroti Darmizal Malah Ngaku Masih Kader Demokrat

Lebih lanjut, ia menanggapi pernyataan dari Sekretaris Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng yang menyamakan dengan rezim Orde Baru.

"Dampaknya apa akibat surat itu, Andi Mallarangeng kemarin mengatakan ini pemerintah mau kembali ke Orde Baru," kata Ruhut.

"Mengobok-obok partai, tolong dong, ini sekarang pemerintahan Pak Joko Widodo, beliau santun rendah hati, tidak mau mengobok-obok," terangnya.

"Jadi enggak mungkin Pak Jokowi kader PDI Perjuangan ingin melakukan seperti Orde Baru," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 12.25:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)