Andi Mallarangeng Klaim Moeldoko Direstui Jokowi Gulingkan Demokrat, Sandingkan dengan Era Soeharto

TRIBUNWOW.COM - Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng meyakini Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya kudeta partainya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (3/2/2021).

Andi menyebut isu kudeta Demokrat bukan hanya masalah internal partai karena sudah menyangkut petinggi negara yang kini masih aktif menjabat.

Baca juga: Masinton Sebut Jokowi Cukup Ajak AHY Ngopi Bareng soal Isu Kudeta: Tak Perlulah Presiden Statement

"Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang mencoba mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang," ungkap Andi Mallarangeng.

Setelah upaya kudeta terungkap, pihak Demokrat mengirim surat kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi.

Pasalnya ada isu Jokowi merestui pertemuan Moeldoko dengan sejumlah kader Demokrat pada Januari 2021 lalu.

"Makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau surat kepada Pak Jokowi itu suratnya sangat sopan, untuk bertanya apa benar Pak Moeldoko mendapat restu dari Pak Jokowi untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat," ungkit Andi.

Ia menyebut laporan itu sudah disampaikan kader Demokrat yang menghadiri pertemuan dengan Moeldoko.

"Itu laporan dari kader-kader kami yang ditemui oleh Pak Moeldoko di Hotel Aston. Bukan cuma sekali, ada dua kali pertemuan yang kemudian mengatakan bahwa dia siap mengambil alih Partai Demokrat," jelasnya.

Andi membandingkan upaya ini dengan era kepemimpinan Soeharto pada Orde Baru (Orba).

Baca juga: Demokrat Klaim Moeldoko Ngaku Direstui Sosok Pak Lurah, PDIP: Silakan Langsung Konfirmasi ke Jokowi

"Ini gaya Orde Baru, zaman dulu begini. Sejarah kepartaian Indonesia selama Orde Baru adalah intervensi dan pengambilalihan oleh yang berkuasa," komentar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Tidak hanya itu, beredar isu pertemuan Moeldoko dengan kader Demokrat juga direstui beberapa menteri.

Selanjutnya, Andi menilai penting bagi Jokowi untuk mengonfirmasi kebenaran isu ini.

"Kami mengirim surat kepada Pak Jokowi yang baik, sopan sekali. Apa benar kata-katanya Pak Moeldoko di depan kader-kader kami yang ditemui di Hotel Aston," kata Andi.

Ia khawatir metode seperti ini akan merusak partainya, seperti yang kerap dilakukan di masa Orde Baru.

"Yang saya persoalkan adalah perilaku kekuasaan gaya lama yang dilakukan orang yang sedang berkuasa dalam lingkaran kepresidenan, mencoba untuk mengambil alih partai orang lain," tandasnya.

Lihat videonya mulai menit 6.20:

PDIP: Silakan Langsung Konfirmasi ke Jokowi

Pihak Partai Demokrat mengklaim upaya kudeta yang hendak dilakukan sejumlah tokoh direstui oleh sosok "Pak Lurah".

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (2/2/2021).

Diketahui sebelumnya beredar isu Partai Demokrat mengklaim ada 5 tokoh yang berencana menggulingkan partainya.

Baca juga: Demokrat Ungkap Bukti Pengakuan Moeldoko soal Kudeta, Terlihat saat Pasang Badan Lindungi Jokowi

Di antara 5 orang itu termasuk pejabat tinggi yang kini berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Peristiwa ini harus diklarifikasi kepada Presiden Jokowi karena ada salah satu di lingkaran Jokowi yang menyampaikan kepada para saksi ini bahwa untuk merebut kekuasaan ini didukung beberapa pejabat tinggi dan menteri dan direstui," ungkap Herman Khaeron.

"Para saksi menyebutkan para saksi menyebutkan bahwa ini direstui oleh Pak Lurah," katanya, merujuk pada Jokowi.

Ketika ditanya tentang hal itu, Herman tidak membantah klaim ini berdasarkan pengakuan Moeldoko sendiri.

Maka dari itu, ia meminta Jokowi mengklarifikasi klaim tersebut.

Diketahui pihak Demokrat telah mengirim surat melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Oleh karena itu sebagai kesantunan warga negara yang baik, maka ketua umum berkirim surat kepada presiden," kata Herman.

Selanjutnya politikus PDIP Deddy Sitorus menanggapi klaim pihak Demokrat.

Baca juga: Marzuki Alie: Kalau AHY Nuduh Saya Tidak Bisa Buktikan, Mundur dari Ketua Umum Partai Demokrat

"Kita tidak tahu yang mengucapkan itu siapa. Yang dimaksud pejabat pemerintah itu apa Pak Moeldoko? Kalau iya, jelas saja," komentar Deddy Sitorus.

Ia meminta klaim itu perlu pembuktian.

Deddy menyebut tidak masalah jika Demokrat langsung meminta klarifikasi dari Jokowi.

"Kalau memang maksudnya klarifikasi dan konfirmasi, silakan saja langsung ke Pak Jokowi. Tidak menulis surat, tidak perlu teatrikal seperti itu, lalu tidak perlu ribut di media sosial," saran Deddy.

Ia menambahkan, hubungan Jokowi dengan AHY dan mantan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejauh ini baik-baik saja.

"Saya sudah katakan, hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY itu perfect. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak AHY itu oke," terang Deddy. (TribunWow.com/Brigitta)