Isu Kudeta Partai Demokrat
Tak Benarkan Sikap AHY soal Kudeta Demokrat, M Qodari: Menjaga Muka dan Nama Baiknya Pak Jokowi
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengaku tidak membenarkan langkah yang diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengaku tidak membenarkan langkah yang diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal adanya kudeta partai.
Dilansir TribunWow.com dalam acara Sapa Indonesia Pagi, Rabu (3/1/2021), M Qodari mengatakan bahwa AHY bersama Demokrat harusnya bisa menyelesaikan persolan tersebut secara internal.
Dirinya juga menyalahkan sikap Demokrat yang sudah memberikan tudingan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk kepada pejabat pemerintahan.
Baca juga: Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Tak Butuh Demokrat: Kalau Moeldoko Itu Persoalan Lain
Baca juga: Soal Kudeta Demokrat, Deddy Sitorus Sebut Permainan Politik: Tak Ada Urgensinya dengan Jokowi
Terlebih Demokrat sendiri belum mengambil langkah tegas, khususnya kepada kadernya yang dianggap ikut terlibat jika memang ada gerakan kudeta tersebut.
"Saya kira pertama Partai Demokrat harus memberikan hukuman dan sanksi kepada para pengurus yang dianggap sudah off-side," ujar M Qodari.
"Saya tidak fokus pada mereka yang di luar, tapi yang masih di dalam, kalau memang mereka terbukti ya ditindak saja," harapnya.
"Harusnya diselesaikan secara internal."
Oleh karenanya, ia menyayangkan sikap Demokrat yang sudah menggembor-gemborkan adanya gerakan yang mengambil alih pimpinan.
Padahal di satu sisi, Demokrat sendiri belum bisa memastikan siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, apalagi sampai memberikan sanksi.
"Sebelum berbicara keluar, pertama-tama harus memberikan sanksi terlebih dahulu. Jangan melempar keluar tapi sanksinya belum dibuat," kata M Qodari.
"Sehingga kalau itu dilakukan malah menimbulkan ketegangan politik," imbuhnya.
Baca juga: Curhat Marzuki Alie Ngaku Kerja Keras Urus Demokrat tapi Kini Malah Dituduh Ikut Kudeta: Mikirlah
Lebih lanjut, M Qodari menyebut bahwa Demokrat sebenarnya tidak perlu menyurati Jokowi untuk memberikan klarifikasikanya.
Karena menurutnya, hal itu justru terkesan ada keterlibatan Jokowi dalam persoalan tersebut.
"Kalau saya jadi Demokrat, saya akan pakai cara komunikasi informal. Pak SBY kan pernah di sana 10 tahun, jadi tahu bagaimana mekanisme berkomunikasi," ungkapnya.
"Jadi ya tinggal telepon saja 'Pak Jokowi ini ada informasi bahwa pejabat bapak, sebut namanya Moeldoko sudah melakukan pertemuan dan mau mengintervensi tolong diberhentikan."
