Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Tak Benarkan Sikap AHY soal Kudeta Demokrat, M Qodari: Menjaga Muka dan Nama Baiknya Pak Jokowi

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengaku tidak membenarkan langkah yang diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.

Youtube/KompasTV
Pengamat Politik, Muhammad Qodari dalam acara Kompas Petang, Kamis (26/11/2020). Terbaru, M Qodari mengaku tidak membenarkan langkah yang diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, Selasa (2/2/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengaku tidak membenarkan langkah yang diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal adanya kudeta partai.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Sapa Indonesia Pagi, Rabu (3/1/2021), M Qodari mengatakan bahwa AHY bersama Demokrat harusnya bisa menyelesaikan persolan tersebut secara internal.

Dirinya juga menyalahkan sikap Demokrat yang sudah memberikan tudingan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk kepada pejabat pemerintahan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021). (YouTube Kompastv)

Baca juga: Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Tak Butuh Demokrat: Kalau Moeldoko Itu Persoalan Lain

Baca juga: Soal Kudeta Demokrat, Deddy Sitorus Sebut Permainan Politik: Tak Ada Urgensinya dengan Jokowi

Terlebih Demokrat sendiri belum mengambil langkah tegas, khususnya kepada kadernya yang dianggap ikut terlibat jika memang ada gerakan kudeta tersebut.

"Saya kira pertama Partai Demokrat harus memberikan hukuman dan sanksi kepada para pengurus yang dianggap sudah off-side," ujar M Qodari.

"Saya tidak fokus pada mereka yang di luar, tapi yang masih di dalam, kalau memang mereka terbukti ya ditindak saja," harapnya.

"Harusnya diselesaikan secara internal."

Oleh karenanya, ia menyayangkan sikap Demokrat yang sudah menggembor-gemborkan adanya gerakan yang mengambil alih pimpinan.

Padahal di satu sisi, Demokrat sendiri belum bisa memastikan siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, apalagi sampai memberikan sanksi.

"Sebelum berbicara keluar, pertama-tama harus memberikan sanksi terlebih dahulu. Jangan melempar keluar tapi sanksinya belum dibuat," kata M Qodari.

"Sehingga kalau itu dilakukan malah menimbulkan ketegangan politik," imbuhnya.

Baca juga: Curhat Marzuki Alie Ngaku Kerja Keras Urus Demokrat tapi Kini Malah Dituduh Ikut Kudeta: Mikirlah

Lebih lanjut, M Qodari menyebut bahwa Demokrat sebenarnya tidak perlu menyurati Jokowi untuk memberikan klarifikasikanya.

Karena menurutnya, hal itu justru terkesan ada keterlibatan Jokowi dalam persoalan tersebut.

"Kalau saya jadi Demokrat, saya akan pakai cara komunikasi informal. Pak SBY kan pernah di sana 10 tahun, jadi tahu bagaimana mekanisme berkomunikasi," ungkapnya.

"Jadi ya tinggal telepon saja 'Pak Jokowi ini ada informasi bahwa pejabat bapak, sebut namanya Moeldoko sudah melakukan pertemuan dan mau mengintervensi tolong diberhentikan."

"Jadi Partai Demokrat juga mejaga muka dan nama baiknya Pak Jokowi, katakanlah PDI Perjuangan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 13.00:

Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Tak Butuh Demokrat

Di sisi lain, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi juga menanggapi masalah kudeta Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu mengatakan persoalan tersebut justru menjadi keutungan bagi Demokrat untuk menaikan elektoral.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved