Terkini Daerah
Nasib James Arthur Kojongian soal Seret Istrinya saat Ketahuan Selingkuh, DPRD Sulut: Dia Mengakui
Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) turun tangan menangani kasus dugaan perselingkuhan seorang anggotanya, James Arthur Kojongian (JAK).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) turun tangan menangani kasus dugaan perselingkuhan seorang anggotanya, James Arthur Kojongian alias JAK.
Dilansir TribunWow.com, Ketua BK DPRD Sulut Sandra Rondonuwu dalam tayangan iNews, Senin (1/2/2021).
Diketahui perselingkuhan JAK menjadi viral lantaran dipergoki sang istri, kemudian video rekamannya tersebar di media sosial.
Baca juga: Oknum Anggota DPRD Tanimbar Jadi Tersangka, sempat Digrebek di Hotel oleh Suami Selingkuhan
Sandra lalu membenarkan pihaknya telah menyelidiki JAK untuk memberi klarifikasi ke BK DPRD Sulut.
"Hasil pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara terhadap Bapak James Arthur Kojongian sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, benar sudah dilaksanakan tadi," ungkap Sandra Rondonuwu.
"Tentu klarifikasi yang kami lakukan berdasarkan laporan. Kami mengkaji, menganalisis, mendalami tentang hal ini," lanjutnya.
Ia menyebut JAK sudah mengonfirmasi tuduhan yang disampaikan atas dirinya.
Diketahui dalam video yang viral di media sosial, istri JAK yakni Michaela Elsiana Paruntu mengadang mobil yang dikendarai sang suami bersama selingkuhannya.
Kejadian itu turut membuat heboh masyarakat sekitar, sampai akhirnya membantu melabrak JAK dan selingkuhannya.
"Pak James dalam klarifikasi tadi mengakui sesuai dengan laporan masyarakat dan beredar di media sosial tentang video tersebut," kata Sandra.
Sandra menambahkan, hal-hal lain yang terungkap dalam pemeriksaan belum dapat disampaikan ke publik.
Baca juga: Video Perselingkuhannya Viral, Wakil Ketua DPRD Sulut Buka Suara: Saya Minta Maaf pada Istri
"Saya kira memang ada hal-hal yang sudah kami klarifikasi dan masih menjadi konsumsi Badan Kehormatan," jelasnya.
Dikutip dari Tribun Sulut, BK mengadakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sesuai dengan Tatib DPRD Sulut nomor 2 tahun 2019 pasal 64.
"Waktu kami tujuh hari setelah itu ke pimpinan," terang Sandra.
Meskipun begitu, ia menjelaskan BK tidak berhak memecat JAK.
