Isu Kudeta Partai Demokrat
Bantah Tuduh Jokowi soal Kudeta Demokrat, Herman Khaeron Sebut Pihaknya Tunggu Respons Surat AHY
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron masih menunggu tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal surat yang dikirimkan oleh Ketum AHY.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Di sisi lain, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi juga menanggapi masalah kudeta Partai Demokrat.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu mengatakan persoalan tersebut justru menjadi keutungan bagi Demokrat untuk menaikan elektoral.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Sapa Indonesia Malam, Selasa (2/2/2021).
Dalam kesempatan itu, Burhanuddin mulanya menanggapi soal apakah isu tersebut memang ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jika memang ada gerakan untuk mengambil alih Demokrat, Burhanuddin memastikan itu bukan didalangi oleh Jokowi.
Baca juga: Soroti Sikap AHY Melebih-lebihkan Isu Kudeta Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Dari Dulu Sudah Ada
"Kalau kita lihat sebagai Presiden periode kedua, sebenarnya Presiden Jokowi sudah tidak bisa maju di Pilpres 2024," ujar Burhanuddin.
"Kedua kekuatan di parlemen sudah sangat kuat yaitu 80 persen lebih."
"Artinya secara kalkulasi politik Presiden Jokowi tidak membutuhkan lagi Partai Demokrat," jelasnya.
Meski begitu menurutnya, karena yang disebut adalah istana dan pejabat di lingkaran Jokowi, menurut Burhanuddin ada kemungkinannya.
"Tetapi apakah Jenderal Moeldoko tidak butuh Partai Demokrat, ini lain soal," kata Burhanuddin.
"Kalau kita lihat kerangka 2024 itu baru masuk bahwa memang sangat mungkin ada kepentingan orang per orang untuk menggunakan Demokrat untuk 2024," terangnya.
Baca juga: Tak Terima, Marzuki Alie Komplain ke SBY setelah Disebut Ikut Kudeta Demokrat: Enggak Ngerti Apa-apa
Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan kepada Moeldoko maupun pejabat istana lainnya, Burhanuddin menyebut hal itu justru memiliki keuntungan tersendiri bagi Demokrat.
"Dan pada titik ini sebenarnya masuknya Pak Moeldoko dalam kisaran isu yang disebut sebagai kudeta itu secara tidak langsung juga mengangkat atau mengatrol Partai Demokrat," ungkapnya.
"Jadi saya sebut memang ada keuntungan secara elektoral dengan menaikan suara Partai Demokrat sebagai kekuatan oposisi," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke-11.10:
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
