Bantah Tuduh Jokowi soal Kudeta Demokrat, Herman Khaeron Sebut Pihaknya Tunggu Respons Surat AHY

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron masih menunggu tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Surat tersebut bertujuan meminta klarifikasi kepada Jokowi atas keterlibatan pejabatnya dalam gerakan mengudeta Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com dalam YouTube KompasTV, Rabu (3/2/2021), dirinya menegaskan sikap dari Demokrat itu bukan berarti menuding Jokowi.

Baca juga: Tak Benarkan Sikap AHY soal Kudeta Demokrat, M Qodari: Menjaga Muka dan Nama Baiknya Pak Jokowi

Baca juga: Curhat Marzuki Alie Ngaku Kerja Keras Urus Demokrat tapi Kini Malah Dituduh Ikut Kudeta: Mikirlah

Menurutnya, hal itu dilakukan hanya untuk memintai klarifikasi menyusul adanya pejabat pemerintah yang diyakini ikut terlibat.

Seperti yang diketahui, nama pejabat pemerintah tersebut satu di antaranya Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

"Jadi bukan menuduh presiden, berkirim surat kepada presiden bahwa ada pejabat di lingkaran Presiden Jokowi yang sudah menyampaikan secara eksplisit kepada kader-kader yang diundang dan menyatakan bahwa berniat untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat," ujar Herman Khaeron.

"Dan eksplisit disebutkan untuk kendaraan calon presiden 2024," imbuhnya.

Terkait tudingan tersebut, Herman Khaeron memastikan masih dalam tahap asas praduga tak bersalah.

Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu tanggapan dari Jokowi selaku yang memiliki tanggungjawab terkait para pejabatnya.

"Jadi jelas bahwa tidak ada kemudian fitnah, tapi atas asas praduga tak bersalah, maka dikirimkan surat kepada Presiden," ungkapnya.

Baca juga: Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Tak Butuh Demokrat: Kalau Moeldoko Itu Persoalan Lain

Dirinya menambahkan, alasan lain Demokrat menyurati Jokowi yaitu lantaran yang bersangkutan juga disebut ikut memberikan restunya.

"Bahkan disampaikan atas kesaksian kader DPP, DPD dan DPC tersebut bahwasannya sudah didukung para pejabat tinggi dan kementerian lainnya," kata Herman Khaeron.

"Itu kan di bawah presiden, sehingga presiden bisa memanggil mereka dan kemudian dikonfirmasi. Itu yang kami tunggu sampai saat ini," harapnya menutup.

Simak video lengkapnya:

Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Tak Butuh Demokrat

Di sisi lain, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi juga menanggapi masalah kudeta Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu mengatakan persoalan tersebut justru menjadi keutungan bagi Demokrat untuk menaikan elektoral.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Sapa Indonesia Malam, Selasa (2/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin mulanya menanggapi soal apakah isu tersebut memang ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika memang ada gerakan untuk mengambil alih Demokrat, Burhanuddin memastikan itu bukan didalangi oleh Jokowi.

Baca juga: Soroti Sikap AHY Melebih-lebihkan Isu Kudeta Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Dari Dulu Sudah Ada

"Kalau kita lihat sebagai Presiden periode kedua, sebenarnya Presiden Jokowi sudah tidak bisa maju di Pilpres 2024," ujar Burhanuddin.

"Kedua kekuatan di parlemen sudah sangat kuat yaitu 80 persen lebih."

"Artinya secara kalkulasi politik Presiden Jokowi tidak membutuhkan lagi Partai Demokrat," jelasnya.

Meski begitu menurutnya, karena yang disebut adalah istana dan pejabat di lingkaran Jokowi, menurut Burhanuddin ada kemungkinannya.

"Tetapi apakah Jenderal Moeldoko tidak butuh Partai Demokrat, ini lain soal," kata Burhanuddin.

"Kalau kita lihat kerangka 2024 itu baru masuk bahwa memang sangat mungkin ada kepentingan orang per orang untuk menggunakan Demokrat untuk 2024," terangnya.

Baca juga: Tak Terima, Marzuki Alie Komplain ke SBY setelah Disebut Ikut Kudeta Demokrat: Enggak Ngerti Apa-apa

Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan kepada Moeldoko maupun pejabat istana lainnya, Burhanuddin menyebut hal itu justru memiliki keuntungan tersendiri bagi Demokrat.

"Dan pada titik ini sebenarnya masuknya Pak Moeldoko dalam kisaran isu yang disebut sebagai kudeta itu secara tidak langsung juga mengangkat atau mengatrol Partai Demokrat," ungkapnya.

"Jadi saya sebut memang ada keuntungan secara elektoral dengan menaikan suara Partai Demokrat sebagai kekuatan oposisi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-11.10:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)