Isu Kudeta Partai Demokrat
Anggap Rugikan Jokowi, Masinton Pasaribu Desak AHY Bongkar Oknum yang Ingin Kudeta Demokrat
Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu buka suara soal isu kudeta Partai Demokrat.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu buka suara soal isu kudeta Partai Demokrat.
Menurut Masinton, isu tersebut membuat anggapan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berperan dalam gerakan kudeta tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggelar konferensi pers, Senin (1/2/2021).
Dalam konferensi pers tersebut, AHY menyebut posisinya sebagai pemimpin Partai Demokrat terancam diambilalih oleh sejumlah pihak.

Baca juga: Mahfud MD Bantah Restui Moeldoko Kudeta Demokrat: Jabatan Menko Tidak Laku untuk Beri Restu
Baca juga: Rocky Gerung Sebut Tudingan ke Moeldoko soal Kudeta Demokrat Masuk Akal: Ingin Calonkan Diri di 2024
Satu di antaranya, oleh pejabat tinggi di sekitar Jokowi.
Terkait hal itu, dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (2/2/2021), Masinton lantas mengungkap bantahannya.
"Tentunya kaget juga mendengar pernyataan yang disampaikan Pak AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat," ucap Masinton.
"Yang menyatakan adanya rencana sekelompok orang untuk mengambil alih Partai Demokrat."
Masinton mengimbau AHY menyebutkan nama orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut.
Pasalnya, pernyataan AHY bisa membuat informasi yang beredar menjadi liar.
Baca juga: Soal Isu Kudeta Demokrat, Pengamat Sebut Jokowi Harus Undang AHY ke Istana untuk Beri Klarifikasi
Baca juga: Moedoko Disebut Ingin Kudeta Partai Demokrat untuk Pilpres 2024, Gerindra: Bukan Urusan Pemilu
"Apalagi kelompok orang tersebut berasal dari pemerintahan Presiden Jokowi," ucap Masinton.
"Supaya ini tidak menjadi informasi liar, saya berharap supaya Pak AHY sampaikan langsung secara gamblang."
"Siapa orang atau kelompok yang dimaksud?"
Lebih lanjut, Masinton menyebut pernyataan AHY akan merugikan Jokowi.
Menurut dia, Jokowi kini dianggap seolah-olah merusak tatanan demokrasi dengan memberi izin pejabatnya berbuat makar Partai Demokrat.