Sosok Jenderal Min Aung Hlaing yang Pimpin Kudeta di Myanmar, Terlibat Pembantaian Etnis Rohingya

TRIBUNWOW.COM - Nama Panglima Militer Tertinggi Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing kini menjadi sorotan dunia lantaran kondisi politik di Myanmar yang memanas, seiring terjadinya kudeta militer, Senin (1/2/2021) malam waktu setempat.

Kini kekuasaan pun diserahkan kepada Jenderal Min Aung Hlaing.

Myanmar saat ini berada dalam kondisi darurat selama satu tahun ke depan.

Baca juga: Kondisi Terkini di Myanmar setelah Aung San Suu Kyi Ditahan Militer, Warga Dilarang Keluar Rumah

Tidak seperti Aung San Suu Kyi yang namanya telah mendunia, nama Min Aung Hlaing belum cukup akrab di telinga masyarakat kita.

Sosok Jenderal Min Aung Hlaing

Pria berumur 64 tahun ini sebenarnya mulai diperhatikan dunia ketika militer Myanmar mengambil tindakan keras terhadap etnis muslim Rohingya.

Selama ini, Aung San Suu Kyi memikul kemarahan dunia atas krisis yang terjadi terhadap muslim Rohingya.

Namun sebenarnya, Ming Aung Hlaing juga bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi terhadap etnis minoritas Rohingya.

Tidak banyak sumber yang membahas tentang detail pribadi Min Aung Hlaing.

Namun, dia diketahui diangkat menjadi panglima tertinggi militer Myanmar atau dikenal dengan nama Tatmadaw pada 30 Maret 2011.

Menurut mantan teman sekelasnya, yang dikutip oleh Reuters, Min Aung Hlaing adalah seorang kadet biasa-biasa saja yang diterima di Akademi Layanan Pertahanan pada usaha ketiganya.

Meskipun demikian, jabatannya di militer selalu dipromosikan secara teratur.

Karier Militer Min Aung Hlaing

Min Aung Hlaing menghabiskan sebagian besar karier militernya untuk memerangi pemberontak di perbatasan timur Myanmar dalam konflik yang dikenal karena mendiskriminasi etnis minoritas.

Pada tahun 2009, Min Aung Hlaing mengawasi operasi militer di sepanjang perbatasan Myanmar-China untuk menggulingkan kekuasaan pemimpin regional yang kuat, Peng Jiasheng di wilayah Kokang yang berbatasan dengan China.

Ketika ia memimpin operasi militer di Kokang, terjadilah insiden yang menewaskan puluhan orang.

Insiden ini telah melanggar gencatan senjata selama 20 tahun dan mendorong 30.000 warga di wilayah ini mengungsi ke China.

Diangkat Menjadi Pemimpin Militer

Seperti dikutip dari TIME, ketika dia diangkat menjadi pemimpin militer, pemerintah barat awalnya menyambut panglima baru dengan antusias.

Min Aung Hlaing disamakan dengan seorang negarawan, berkat karismanya dan artikulasi yang jelas tentang visi politik.

Min Aung Hlaing diharapkan akan memudahkan proses kembalinya Tatmadaw ke barak.

Namun harapan ini dengan cepat memudar, ketika sang jenderal menyatakan perlunya keterlibatan militer yang berkelanjutan dalam politik Myanmar.

Pada 2015, beberapa bulan sebelum pemilihan umum nasional yang mendorong Suu Kyi naik ke tampuk kekuasaan, dia mengatakan kepada BBC bahwa dia tidak memiliki target untuk membuat Myanmar dipimpin penuh oleh pemerintahan sipil.

“Bisa jadi lima tahun atau bisa 10 tahun, saya tidak bisa mengatakan,” ujarnya ketika itu.

Ketika Suu Kyi diangkat menjadi pemimpin Myanmar pada 2016, dia tidak dapat mengubah konstitusi tanpa persetujuan militer.

Ia pun memutuskan untuk menjalankan pemerintahan bersama dengan mantan penculiknya.

Pada 2016, Min Aung Hlaing menjadi kepala Tatmadaw pertama dalam beberapa dekade yang menghadiri Hari Martir bersama Suu Kyi.

Penampilannya secara luas ditafsirkan sebagai tanda tumbuhnya kolegialitas antara militer dan Aung San Suu Kyi dengan pemerintahan sipilnya.

Beberapa pengamat Myanmar mengatakan bahwa krisis Rohingya telah membuat tegang hubungan antara Suu Kyi dan Min Aung Hlaing.

Tapi peraih Nobel itu bersikeras bahwa dia dan pemerintahnya "berdiri teguh" dengan militer dan panglimanya.

Pada tahun 2018, Tim Pencari Fakta Internasional melaporkan bahwa tentara Min Aung Hlaing telah dengan sengaja menargetkan warga sipil di negara bagian Myanmar utara dan telah melakukan "diskriminasi sistemik" dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Secara khusus, dia dituduh melakukan pembersihan etnis. terhadap orang-orang Rohingya.

Pelanggaran hak asasi manusia ini dapat berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Dilarang di Berbagai Media Sosial dan Dilarang Bepergian Ke Amerika Serikat

Seperti dikutip dari Wikipedia, Facebook melarang Min Aung Hlaing dari platformnya bersama dengan 19 pejabat dan organisasi Myanmar lainnya.

Hal ini dilakukan untuk mencegah ketegangan etnis dan agama lebih lanjut di Myanmar.

Tindakan ini dilakukan Facebook setelah adanya laporan investigasi PBB, bahwa para pemimpin militer tertentu di Myanmar diselidiki dan dituntut atas genosida terhadap Muslim Rohingya.

Menyusul Facebook, Twitter kemudian melarangnya pada 16 Mei 2019.

Pada Juli 2019, pemerintah Amerika Serikat pun melarang dia bepergian ke Amerika Serikat.

Pada Desember 2020, AS membekukan aset Min Aung Hlaing yang berbasis di negara tersebut dan mengkriminalkan transaksi keuangan antara dia dan siapa pun di Amerika Serikat. (Tussie Ayu)

Artikel ini tayang di kompas.tv dengan judul Min Aung Hlaing Kini Pimpin Myanmar, Ternyata Terlibat Dalam Genosida Muslim Rohingya