Sehari Sebelum AHY Umumkan Gerakan Kudeta Demokrat, SBY: Banyak Cara Berpolitik yang Bermoral

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya gerakan makar dengan tujuan untuk mengudeta dirinya.

Dilansir TribunWow.com, menurut AHY terdapat lima orang yang mencoba mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat, termasuk satu di antaranya merupakan seorang pejabat pemerintah di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehari sebelum pernyataan resmi dari AHY, Minggu (31/1/2021), sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan mantan Ketum Demokrat dan Presiden ke-6 RI, rupanya telah menuliskan cuitan tentang cara berpolitik yang bermoral.

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

Baca juga: Kata Rachland Nashidik soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Mau Ambil Alih Partai Demokrat

SBY mengatakan ada tiga golongan manusia dalam menjalani hidup maupun berpolitik.

Tiga golongan tersebut adalah orang baik, orang buruk, dan orang jelek atau menjijikan.

Dirinya berharap, ketika tidak bisa menjadi orang baik, setidaknya tidak menjadi orang jelek.

"Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral & lebih beradab."

"Ada 3 golongan manusia, yaitu "the good", "the bad" & "the ugly". Kalau tidak bisa menjadi "the good" janganlah menjadi "the ugly"," tulis cuitan SBY, Minggu (31/1/2021).

Duduk Perkara, AHY Sebut Berkaitan dengan Pilpres 2024

Gerakan kudeta atau mengambil alih secara paksa kekuasaan partai politik disebut menyasar Partai Demokrat.

Dugaan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

Dilansir TribunWow.com, AHY menyebut gerakan kudeta paksa tersebut berkaitan dengan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Menurutnya, gerakan kudeta paksa itu diketahui dari banyaknya laporan atau aduan dari para pimpinan maupun kader Partai Demokrat selama 10 hari terakhir.

Mereka melaporkan adanya gerakan dan manuver politik yang sistematis yang dilakukan oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai.

Baca juga: Buntut Panjang Kasus Abu Janda, Relawan Pro Jokowi Anggap Buzzer Berbahaya: Roy Suryo Saja Dibully

"Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," jelas AHY.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

AHY menjelaskan bahwa para oknum tersebut mencoba untuk mempengaruhi para pimpinan dan kader politik untuk mendukung rencana pergantian ketua umum Demokrat.

Putra dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut bahwa hal itu berkaitan dengan rencana politik di Pilpres 2024 mendatang.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung," kata AHY.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," terangnya.

Baca juga: KPK Sayangkan Sikap Kuasa Hukum Nurhadi yang Berasumsi Lain soal Dugaan Pemukulan oleh Kliennya

Lebih lanjut, dikatakan AHY, gerakan tersebut menargetkan 360 kader Demokrat yang menyetujui mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengkudeta ketua umumnya.

Dirinya menambahkan, para pelaku siap memberikan bayaran besar untuk memuluskan rencana tersebut.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ungkap AHY.

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," pungkasnya

Soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Terlibat

Meneruskan hal itu, Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan bahwa orang-orang tersebut akan diumumkan setelah mendapatkan jawaban dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, hal itu karena ada satu pejabat dari lingkaran pemerintah yang terlibat di dalamnya.

"Kepada rekan-rekan wartawan, pernyataan Ketua Umum kami tadi tentang duduk perkara dan kronologi kejadian sudah terang.

Mengenai detil dan nama-nama, demi etika dan penghormatan kepada Kepala Negara, kami akan bicara setelah surat yang kami kirimkan tadi pagi dijawab Presiden," ujar Rachland Nashidik dalam akun Twitternya, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)