Andi Arief Tuding Moeldoko di Balik Upaya Ambil Alih Demokrat, Sebut Sudah Dapat Restu Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrat Andi Arief menuding Kepala Kantor Staf Presideb (KSP), Moeldoko, turut andil di balik upaya pengambilalihan partainya secara paksa.

Hal itu diungkapkannya lewat cuitan dalam akun Twitter @Andiarief_, Senin (1/2/2021).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama sejumlah petinggi menggelar konferensi pers pada Senin (1/2/2021).

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut ada gerakan yang bertujuan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca juga: Tanggapan Moeldoko soal Isu Keterlibatan dalam Gerakan Kudeta Demokrat: Jangan Mudah Baper

Baca juga: Moeldoko Ungkap Dugaan Awal Mula Sumber Tudingan Kudeta Demokrat: Mungkin Dasarnya Foto-foto

AHY juga turut menyebut seorang pejabat tinggi di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu, dalam akun Instagram-nya, Andi Arief secara gamblang menyebut nama Moeldoko.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," cuit Andi Arief.

Ia lantas menyinggung pernyataan

Dalam konferensi pers, AHY mengaku telah mengirim surat pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait hal itu, Andi Arief menyebut AHY punya alasan khusus hingga menyurati presiden.

Ia menyebut, Moeldoko menggunakan nama Jokowi dalam proses persiapan pengambilalihan Partai Demokrat.

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tambahnya.

Tanggapan Moeldoko

Menanggapi tudingan Andi Arief, Moeldoko akhirnya memberikan pernyataan resmi dalam konferensi persnya, Senin (1/2/2021).

Moeldoko meminta agar segala sesuatu tidak langsung dikait-kaitkan dengan Istana.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan, sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko, dikutip dari Kompas.com.

Ia pun mengatakan bahwa tudingan Demokrat sepenuh tanggung jawabnya sebagai individu, bukan KSP, apalagi Jokowi.

"Beliau (Jokowi) dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini bukan selaku KSP," ujarnya.

Moeldoko mengaku bertemu sejumlah orang dari partai Demokrat, namun ia hanya menanggapi keluhan mereka terkait situasi terkini.

Sosok 5 Pelaku Gerakan

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan lima pelaku gerakan ambil alih Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (1/2/2021).

AHY menyebut kelima pelaku gerakan itu terdiri atas kader aktif, mantan kader serta pejabat di luar Partai Demokrat.

"Gabungan pelaku gerakan ini ada lima orang," ujar AHY.

"Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif."

Baca juga: Kata Rachland Nashidik soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Mau Ambil Alih Partai Demokrat

Baca juga: Sebut Gerakan Pengambil Alihan Partai Demokrat Didukung Menteri, AHY Tunggu Konfirmasi Jokowi

Satu di antara para pelaku, disebutnya adalah mantan kader yang diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi.

Namun, AHY tak menyebut nama mantan kader yang dimaksudnya.

"Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi," ujar AHY.

"Dan satu mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu."

Sementara itu, AHY juga menyinggung seorang pejabat tinggi di pemerintahan.

Meski tak menyebut secara jelas nama pejabat tersebut, AHY mengaku kini tengah menanti konfirmasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ujar AHY.

"Yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo."

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

Dalam melancarkan aksinya, gerakan ini disebutnya membujuk sejumlah kader Partai Demokrat untuk ikut serta.

Namun, beberapa kader merasa tak nyaman hingga melapor ke AHY.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman," jelas AHY.

"Bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum partai Demokrat."

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum Partai Demokrat itu dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung," tambahnya.

AHY melanjutkan, gerakan tersebut bertujuan untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Selain itu, gerakan itu juga ingin melancarkan jalan seseorang mencalonkan diri di Pilpres 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," tukasnya.

Simak videonya berikut ini:

(TribunWow.com)