AHY Beberkan 5 Pelaku Gerakan Ambil Alih Partai Demokrat, Sebut Ingin Lancarkan Jalan Pilpres 2024

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan lima pelaku gerakan ambil alih Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (1/2/2021).

AHY menyebut kelima pelaku gerakan itu terdiri atas kader aktif, mantan kader serta pejabat di luar Partai Demokrat.

"Gabungan pelaku gerakan ini ada lima orang," ujar AHY.

"Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif."

Baca juga: Kata Rachland Nashidik soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Mau Ambil Alih Partai Demokrat

Baca juga: Sebut Gerakan Pengambil Alihan Partai Demokrat Didukung Menteri, AHY Tunggu Konfirmasi Jokowi

Satu di antara para pelaku, disebutnya adalah mantan kader yang diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi.

Namun, AHY tak menyebut nama mantan kader yang dimaksudnya.

"Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi," ujar AHY.

"Dan satu mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu."

Sementara itu, AHY juga menyinggung seorang pejabat tinggi di pemerintahan.

Meski tak menyebut secara jelas nama pejabat tersebut, AHY mengaku kini tengah menanti konfirmasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ujar AHY.

"Yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo."

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

Dalam melancarkan aksinya, gerakan ini disebutnya membujuk sejumlah kader Partai Demokrat untuk ikut serta.

Namun, beberapa kader merasa tak nyaman hingga melapor ke AHY.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman," jelas AHY.

"Bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum partai Demokrat."

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum Partai Demokrat itu dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung," tambahnya.

AHY melanjutkan, gerakan tersebut bertujuan untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Selain itu, gerakan itu juga ingin melancarkan jalan seseorang mencalonkan diri di Pilpres 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," tukasnya.

Simak videonya berikut ini:

Duduk Perkara

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, ada sebuah gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut pengambil alihan tersebut dilakukan secara paksa oleh orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat

Baca juga: Soal Tempat Tidur Pasien Covid-19, Immawan Wahyudi: Kita akan Memohon Belas Kasihan RS Swasta

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya," kata AHY.

"Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."

"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," sambungnya.

AHY mengatakan, ada sejumlah saksi yang menyebut gerakan itu melibatkan para pejabat.

Bahkan, ia menyebut para menteri dan pejabat elite lain telah memberi dukungan untuk gerakan tersebut.

Baca juga: Menteri KKP Wahyu Trenggono Ngaku Dapat Pesan dari Jokowi soal Ekspor Benur: Akan Kami Evaluasi

Baca juga: Ucap Selamat ke Wahyu Trenggono, Ini Harapan Susi Kepada Penerus Menteri KKP Edhy Prabowo: Amanah

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan," jelas AHY.

"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo."

"Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, AHY mengaku sudah mengirim surat pada Jokowi.

Ia menyebut, masih menunggu konfirmasi dari Jokowi.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepakan azaz tak bersalah," ujar AHY.

"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Beliau terkait berita yang kami dapatkan ini."

"Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambilalih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut," lanjutnya.

Menurut AHY, kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk partai politik lain.

"Sebagai pembelajaran bagi kita karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya," tukasnya. (TribunWow.com)