Tampik Isu Tak Mampu Urusi Covid-19 di DKI, Anies Baswedan: Tantangannya Besar, tapi Kami Bersiap

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara soal isu yang menyebut pihaknya kewalahan menangani kasus Covid-19.

Anies Baswedan menolak saat disebut sudah menyerahkan penanganan Covid-19 di DKI pada pemerintah pusat.

Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube metrotvnews, Rabu (27/1/2021).

"Tidak benar bahwa DKI meminta pengambilalihan," terang Anies.

Baca juga: Sebut 24 Persen Pasien Luar Daerah Isi RS di Jakarta, Anies Baswedan: Bukan Bagian Persiapan Kita

Baca juga: Penjelasan Anies Baswedan soal Isu Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat: Tidak Sedikitpun Bergeming

Terkait hal itu, Anies lantas mengungkit soal kasus pertama Covid-19 yang diungkap Pemrov DKI.

Ia mengatakan, sejak awal sudah menduga pandemi akan berjalan lama.

"Dan kami justru dari awal, cek catatan, yang pertama mengumumkan kasus Covid adalah DKI," ucap Anies.

"Yang sejak awal menyampaikan bahwa ini persoalan jangka panjang adalah DKI."

"Karena itulah, DKI serius sampai sekarang dan di masa yang akan datang," sambungnya.

Karena itu, Anies menegaskan bahwa pihaknya tak pernah sekali pun menyerahkan penanganan Covid-19 pada pemerintah pusat.

Meski sadar tantangan tak mudah, Anies mengklaim pihaknya sudah memersiapkan diri sejak 2019 lalu.

Baca juga: Bantah Desakan Mundur ke Anies untuk Muluskan Riza Patria, Andyka: Gerindra adalah Partai Pengusung

Baca juga: Desakan Mundur Ali Lubis ke Anies, Gembong Warsono: Mungkin Dianggap Pak Anies Lahir dari Rahim PKS

"DKI tak pernah sedikit pun memberikan pesan bahwa kami kewalahan," terang Anies.

"Memang tantangannya besar tapi kami bersiap."

"Bahkan fasilitas rumah sakit milik DKI yang disiapkan untuk menangani Covid 63 persen."

"Karena kita bersiapnya sejak tahun lalu," sambungnya.

Anies mengaku sudah menduga pandemi tak akan mudah dihadapi.

Ia mengatakan, kini Pemrpov DKI sudah menyiapkan sebanyak 63 persen fasilitas kesehatan.

"Kita sejak tahun lalu sudah belajar dari tempat lain, membaca sejarah bahwa pandemi ini tidak sebulan dua bulan," terangnya.

"Itu kita persiapkan, pada hari ini kita sudah siap 63 persen."

"Rumah sakit milik DKI kok bisa 63 persen sekarang? Karena kita bersiapnya dari tahun kemarin"

"Keseriusan DKI ini bukan dalam retorika, keseriusan itu dilakukan dalam langkah-langkah," tutupnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-3.15:

Bima Arya: Saya Kurang Paham

Sebelumnya menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku kurang begitu paham maksud pernyataan dari Anies Baswedan yang disampaikan oleh wakilnya tersebut.

Bima Arya menganggap bahwa maksud dari pernyataan itu adalah lebih untuk meningkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, khususnya DKI Jakarta.

"Saya kira kalau konteksnya adalah meningkatkan koordinasi saya sangat sepakat, memang itulah yang terjadi," ujar Bima Arya, dikutip dari acara Sapa Indonesia Malam, Minggu (24/1/2021).

"Kita ini setiap minggu rutin koordinasi, kadang dipimpin oleh Pak Menko, kadang Mas Anies koordinasi juga dengan Gubernur Jabar," jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini koordinasi antara pusat dengan DKI Jakarta dan beberapa daerah irisan dengan Jawa Barat dan Banten cukup baik.

Baca juga: Tinjau Kolong Jembatan yang Pernah Dikunjungi Risma, Anies Baswedan: Sekarang Lebih Bagus

"Dan saat ini ada dua hal yang kita tingkatkan terus koordinasinya. Pertama adalah terkait dengan protokol kesehatan yaitu mengurangi mobilitas warga dengan menjelaskan kebijakan jam operasional," kata Bima Arya.

"Yang kedua adalah koordinasi terkait dengan sistem rujukan, kita perlu sama-sama memastikan bahwa warga ini bisa disalurkan untuk mengisi tempat tidur," imbuhnya.

Oleh karenanya, ia mengaku kurang paham dengan adanya pernyataan bahwa Pemprov DKI ataupun Anies meminta kepada pemerintah pusat supaya mengambil alih penanganan Covid-19, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Dirinya lebih berpikiran bahwa maksud dari Anies adalah meminta supaya adanya peningkatan koordinasi bukan lantas menyerahkan kepada pusat.

"Tetapi ketika dikatakan mengusulkan agar pusat mengambil alih, ini yang terus terang saya kurang paham," terangnya.

"Saya lihat mungkin media yang salah tanggap, mungkin yang dimaksud Provinsi DKI Jakarta mungkin adalah meningkatkan koordinasi, bukan mengambil alih," jelasnya.

"Kalau mengambil alih kan agak panjang urusannya, ada rantai birokrasi yang dipangkas, ada kewenangan yang disesuaikan dan lain-lain," pungkasnya. (TribunWow)