Viral Rasisme pada Natalius Pigai, Refly Harun Kritik Jokowi: Belum Mampu Jadi Presiden Seutuhnya

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi isu rasisme yang menimpa aktivis HAM Natalius Pigai.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (24/1/2021).

Sebelumnya viral sebuah foto di media sosial yang menunjukkan Pigai disandingkan dengan foto gorila, disertai komentar terkait vaksin Covid-19.

Baca juga: Listyo Sigit Jadi Calon Kapolri, Refly Harun Ungkit Kasus Haikal Hassan: Diproses Saking Ekstremnya

Foto itu sebelumnya diunggah kader Partai Hanura sekaligus Ketua Relawan Pro Jokowi-Amin (Projamin) Ambroncius Nababan.

Menanggapi viralnya foto tersebut, Refly mengaku prihatin dengan perlakuan rasisme yang diterima Pigai sebagai aktivis HAM asal Papua.

Ia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya turun tangan dalam kasus ini, mengingat seorang pendukungnya juga terlibat.

"Dalam konteks seperti ini, harusnya Presiden Jokowi yang tampil sebagai pemimpin seluruh rakyat," kata Refly Harun.

"Pemimpin seluruh bangsa Indonesia," lanjut dia.

Refly kemudian melontarkan kritik terhadap Jokowi.

Ia beranggapan Jokowi belum dapat merepresentasikan diri sebagai presiden seluruh bangsa, serta lebih condong melindungi pendukungnya.

"Kritik terbesar saya, ternyata Presiden Jokowi belum mampu untuk tampil sebagai presiden Republik Indonesia yang seutuhnya," komentar Refly.

"Baru tampil sebagai presiden Republik Indonesia yang mendukung presiden," lanjut pengamat hukum tersebut.

Ia memberi contoh kasus tewasnya laskar Front Pembela Islam (FPI) akibat baku tembak dengan aparat keamanan.

Baca juga: Alasan Refly Harun Langsung Maju ke MK Tanpa DPR, meski Ujungnya Ditolak: Akhirnya Uang dan Oligarki

Menurut Refly, seharusnya Jokowi bersikap menyampaikan belasungkawa sebagai seorang presiden.

Ia menduga alasan Jokowi tidak ikut berbelasungkawa adalah karena FPI kerap kontra dengan kebijakan pemerintah.

"Makanya misalnya Presiden Jokowi sama sekali tidak berbelasungkawa atas meninggalnya enam laskar FPI, misalnya, karena dianggap bukan pendukung," ungkit Refly.

Selain itu, Refly mendesak Jokowi menyatukan kembali masyarakat yang terpecah akibat perbedaan pilihan politik pada pemilihan presiden.

Tidak hanya itu, ia meminta Jokowi mengingatkan pendukungnya agar lebih disiplin, bukannya menganggap kelompok pengkritik sebagai musuh negara.

"Jadi kalau kita mau kritisi, ini kegagalan pemerintahan Jokowi untuk menyatukan kembali divided government," komentar Refly.

"Salah satunya adalah mendisiplinkan pendukungnya atau eks pendukungnya yang masih mempersepsikan diri sebagai pendukung Presiden Jokowi," tambah dia.

Lihat videonya mulai menit 10.00:

Natalius Pigai Kecam Pelanggaran HAM saat Pemerintahan Jokowi

Di sisi lain, sebelumnya, Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai angkat bicara tentang pelanggaran HAM di wilayah Papua.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (3/12/2020).

Diketahui sebelumnya Tokoh Pembebasan Papua Barat Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan dan menyebut diri sebagai presiden sementara di wilayah tersebut.

Baca juga: Sebut Deklarasi Papua Barat Merdeka Bukan Makar Besar, Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Negara Ilusi

Natalius kemudian menyoroti upaya kemerdekaan Papua sudah berulang kali digaungkan sejak referendum 1969.

Ia membeberkan sejak dulu pembangunan Papua tidak pernah menjadi prioritas, bahkan angka kemiskinan terus meningkat.

Tidak hanya itu pelanggaran HAM di Papua kerap terjadi.

"Dari sisi prosperity itu tidak tercapai. Kemiskinan dan kebodohannya meninggi, ketertinggalannya meninggi," papar Natalius Pigai.

"Juga pelanggaran HAM cukup masif," ungkitnya.

Ia menyinggung beberapa hari yang lalu baru saja terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil di wilayah Papua.

"Bahkan 2-4 hari lalu di puncak Papua itu ada orang kecil, empat orang ditembak," ungkapnya.

Tokoh masyarakat Papua ini menilai, pendekatan pemerintah terhadap Papua telah gagal.

Tidak hanya itu, isu rasisme terhadap orang Papua terus meningkat di berbagai wilayah.

Ia menyebutkan fakta isu ini semakin meningkat pada periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Karena itu dua treatment, prosperity (kemakmuran) gagal dan security (keamanan) juga gagal," tegas Natalius.

"Kemudian setelah Jokowi memimpin negara ini, yang di-drive (setir) adalah skenario Papua-fobia dan rasisme," ungkapnya.

Menurut Natalius, isu rasisme itu terjadi terhadap kedua belah pihak.

Baca juga: Vanuatu Satu-satunya yang Dukung Papua Barat Merdeka, Mahfud Tak Khawatir: Negara Kecil di Pasifik

Bahkan isu rasisme juga dikobarkan antara masyarakat Papua dengan orang Indonesia lainnya.

"Hari ini orang Papua yang kulit hitam dan rambut keriting tidak suka orang Indonesia, Melayu dan Jawa," jelas Natalius.

Ia kemudian menyinggung deklarasi kemerdekaan yang berulang kali digaungkan oleh kelompok tertentu di Papua.

Natalius menjelaskan upaya deklarasi semacam itu pasti akan didukung masyarakat Papua.

"Dalam konteks ini ketika Anda katakan siapapun orang Papua yang mendeklarasikan untuk dignity dan harga diri orang Papua, sudah pasti 90 persen lebih menerima," paparnya.

"Itu ditunjukkan tahun lalu bagaimana masifnya perlawanan rasisme," tandas Natalius. (TribunWow.com/Brigitta)