Terkini Nasional
Ridwan Saidi Tak Percaya Risma Temukan Tunawisma di Sudirman-Tamrin: Pakai Rasio Dong
Nama Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak hentinya menjadi perbincangan dan sorotan publik.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
"Saya researcher 30 tahun saya research dan saya tinggal di sini puluhan tahun," kata Ridwan Saidi.
"Jadi jangan mengambil kesimpulan sembrono, kita di sini orang-orang yang terpelajar di Jakarta," tegasnya menutup.
Simak videonya mulai menit ke- 7.07:
Pengamat Politik: Sangat Keras, Menyindir Anies
Aksi blusukan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini di DKI Jakarta menuai pro dan kontra.
Meski banyak yang memberikan pujian, tidak sedikit juga mengkritik apa yang dilakukan oleh Risma dan menyebutnya sebagai pencitraan.
Sementara itu menurut pengamat politik Ujang Komarudin, aksi Risma turun ke jalan hingga ke gorong-gorong bawah jembatan memberikan pesan tersendiri.
Baca juga: Blusukan Risma Disebut Pencintraan dan Cari Popularitas, Aria Bima: Apakah Bu Risma Masih Butuh Itu?
Menurutnya, pesan tersebut khususnya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DkI Jakarta dan lebih khususnya lagi adalah kepada Gubernur Anies Baswedan.
"Ketika blusukan itu kan ada pesan yang akan disampaikan oleh Risma," ujar Ujang Komarudin, dilansir dari acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Kamis (7/1/2021).
Ujang mengatakan bahwa secara tidak langsung tindakan dari Risma tersebut memberikan kritik ataupun tamparan kepada Pemprov DKI.
Dengan begitu, menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Pemprov DKI terkait persoalan sosial di Ibu Kota masih banyak yang belum diselesaikan.
"Misalnya ini lho Pak Anies misalkan kok ada banyak tempat-tempat kumuh di Jakarta, masih banyak keranjang-keranjang kemisikinan. Itu kritik, itu tajam sekali sebenarnya," katanya.
"Jadi blusukan itu bermakna politik sangat keras, katakanlah menyindir Anies," jelasnya.
Baca juga: Gelandangan Banyak Muncul setelah Risma Rajin Blusukan ke Jakarta, bahkan Berasal dari Luar Ibu Kota
Meski dinilai tidak ada salahnya yang dilakukan Risma lantaran masih berkaitan dengan bidang kerjanya di Kemensos, Ujang tetap menyebut agak berlebihan.
Terlebih dikatakannya tidak ada koordinasi dengan pemegang kekusaan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah wali kota maupun gubernur.
"Padahal kalau kita mau bekerja dengan benar, maka harusnya Kemensos atau menterinya berkoordinasi dengan Pemkot, dengan Wali Kota untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Ibu Kota," pungkasnya.(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
