Terkini Nasional
Jadi Menteri, Risma Disebut bakal Maju di Pilpres 2024, Refly Harun: Pesaing Berat Anies Baswedan
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menduga Menteri Sosial Tri Rismaharini bakal maju di Pilkada DKI Jakarta 2022 atau di Pilpres 2024.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menduga Menteri Sosial Tri Rismaharini bakal maju di Pilkada DKI Jakarta 2022 atau di Pilpres 2024.
Jika hal itu terjadi, Refly menyebut Risma bakal jadi saingan berat bagi Anies Baswedan.
Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube Refly Harun, Kamis (7/1/2021).
Mulanya, Refly menyinggung soal aksi blusukan Risma di DKI Jakarta.
Baca juga: Risma Blusukan, Refly Harun Sebut Tak Cuma Gubernur DKI yang Malu, tapi Juga Jokowi: Saingi Anies
Baca juga: Blusukan Risma di DKI Tuai Kritik, Pengamat Singgung Jokowi hingga Ahok: Enggak Salah, Bosen Aja
Refly berharap aksi blusukan Risma tak digunakan sebagai sarana politik.
"Yang penting itu tidak digunakan untuk sarana politik," ucap Refly.
"Apalagi sarana politik untuk kontestasi Pilkada DKI 2022 mendatang."
Refly menyebut Risma akan menjadi pesaing berat Anies di Pilkada DKI mendatang.
Ia pun menyinggung partai besar yang mendukung Risma.
"Di mana kita tahu bahwa Risma pasti jadi pesaing berat Anies Baswedan," ucap Refly.
"Karena dia di jalur merah, Anies Baswedan mungkin masih di jalur hijau dengan dukungan kelompok Islam kanan."
"Sementara Risma tentu didukung kelompok nasionalis tengah kiri."
"Tadi tengah kanan, satunya tengah kiri," sambungnya.
Baca juga: Sebut Blusukan Risma sebagai Manuver Politik, Pengamat: Bisa Didukung Menjadi Gubernur DKI di 2022
Baca juga: Mensos Risma Dituduh Pencitraan Gara-gara Blusukan, Pengamat: Enggak Salah, Mereka Cuma Bosan Saja
Lebih lanjut, Refly menyebut sejumlah dukungan kelompok Islam untuk Anies Baswedan.
Ia menduga, di Pilkada DKI Jakarta 2022 mendatang kelompok tersebut kembali mendukung mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.
"Ya kelompok Islam ada juga, tapi kita tahu Islam ada Islam tradisional dan ada Islam modern," ucap Refly.
"Dan Islam tradisional secara ideologis sepertinya lebih dekat dengan kelompok nasionalis."
"Islam modern itu kanan, sehingga mendukung Anies Baswedan di Pilkada 2017."
"Dan mungkin saja di Pilkada 2022, kalau digelar," sambungnya.
Jika tak di Pilkada DKI Jakarta 2022, Refly memperkirakan Anies Baswedan dan Risma bakal bersaing di Pilpres 2024.
Menurut Refly, posisi Risma kini sebagai menteri bisa memuluskan jalan mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun wakil presiden selanjutnya.
"Kalau tidak digelar, mungkin di 2024, konstelasi akan berubah."
"Tidak lagi persaingan Pilkada DKI, tapi sudah menjadi persaingan menjadi presiden dan wakil presiden."
"Dan Risma bisa jadi dengan posisi barunya ini akan masuk ke kancah persaingan tersebut," tutupnya.
Simak videonya berikut ini mulai menit ke-9.55:
Rocky Gerung Sebut Tak Seharusnya Risma Turun ke Jalan
Di sisi lain, sebelumnya pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan berbeda soal aksi blusukan Mensos Risma.
Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Rabu (30/12/2020), dirinya menyebut bahwa Risma tidak perlu melakukan hal seperti itu.
Meski mengakui bahwa hal itu merupakan gaya kepemimpinan Risma saat masih menjadi Wali Kota Surabaya, Rocky Gerung mengatakan tidak perlu lagi dilakukan setelah menjabat sebagai menteri.
Karena menurutnya, sebagai seorang menteri maka tugasnya adalah membuat dan mengatur kebijakan publik atau lebih bersifat konseptual bukan kontekstual.
"Itu kan sesuatu bawaan dari Bu Risma ingin selalu mengatur hal yang konkrit," ujar Rocky Gerung.
"Padahal sebetulnya menteri itu dia mengatur kebijakan bukan hal yang ada di jalan," jelasnya.
"Wali kota iya, menteri kan tidak."
Baca juga: Disinggung Tak Ada Background Kesehatan, Budi Sadikin Lempar ke Najwa Shihab: FH UI Bisa Jadi Anchor
Oleh karenanya, Rocky Gerung menilai kurang tepat ketika menteri lebih banyak bertugas secara kontekstual dengan turun di lapangan.
"Menteri itu enggak boleh begitu, dia mesti hasilkan public policy bukan mengatur publik," kata Rocky Gerung.
Lebih lanjut, dirinya justru meminta kepada Risma supaya lebih fokus untuk membereskan birokrasi di Kementerian Sosial (Kemensos) ketimbang harus turun ke jalan.
Apalagi semenjak adanya kasus suap bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang menyeret menteri sebelumnya, Juliari Batubara sebagai tersangka.
"Yang dia musti beresin itu bukan gorong-gorong Jakarta tetapi arsip-arsip di bawah meja birokrasi Depsos, koridor-koridor di Depsos tempat ngatur-ngatur transaksi," ungkapnya.
"Itu yang musti diberesin sama Risma," pungkasnya. (TribunWow.com)
