Vaksin Covid
Program Vaksinasi Baru Selesai 3,5 Tahun ke Depan, Hotman Paris Tawarkan Saran: Orang Kaya Bisa Beli
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberi saran terkait program vaksinasi Covid-19 yang akan segera digulirkan pemerintah.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberi saran terkait program vaksinasi Covid-19 yang akan segera digulirkan pemerintah.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, diunggah Minggu (3/1/2021).
Diketahui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Sadikin memprediksi program vaksinasi baru selesai setelah 3,5 tahun.
Baca juga: Cerita Tenaga Kesehatan Indonesia setelah Disuntik Vaksin Covid-19 di Inggris: Cuma Pegal Linu
Target itu ia perkirakan berdasarkan jumlah penduduk Indonesia dan proses produksi vaksin yang diimpor dari berbagai negara.
Prihatin dengan hal tersebut, Hotman Paris lalu mencoba memberi solusi.
"Saran Hotman Paris. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa proses vaksinasi akan memakan waktu kurang lebih 3,5 tahun karena harus diimpor dari mana-mana," kata Hotman Paris selepas keluar dari kolam renang di rumahnya.
Ia menjelaskan beban pemerintah yang berat karena harus menyediakan vaksin gratis untuk 260 juta penduduk Indonesia.
Hotman kemudian memberi solusi vaksin dapat pula disediakan perusahaan swasta.
Perusahaan impor dapat membuat bisnis jual beli vaksin, tetapi tetap diawasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Vaksin itu nantinya akan dijual untuk masyarakat yang tergolong mampu.
"Kami mengerti beban pemerintah yang sangat berat kalau harus menyediakan vaksin gratis untuk ratusan juta penduduk Indonesia," kata Hotman.
Baca juga: Pemerintah Targetkan 181,5 Jiwa Penduduk Indonesia Dapat Vaksinasi Covid-19: Mulai Akhir Januari
"Solusinya adalah biarkan perusahaan swasta mengimpor secara bisnis, diawasi oleh BPOM dan akan dijual kepada masyarakat yang mampu membelinya," lanjut pengacara senior tersebut.
Meskipun termasuk golongan masyarakat yang dapat menjangkau harga vaksin, ada opsi lain mereka dapat tetap menerima vaksin gratis.
Maka dari itu, masyarakat yang tergolong mampu dapat membeli vaksin sendiri.
Namun bisnis vaksin tersebut harus tetap diawasi lembaga pemerintahan.
