Tak Ingin Kasus Bansos Terulang, Jokowi Wanti-wanti ke Risma: Jangan sampai Ada Potongan Apapun

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait pengelolaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi meminta supaya tidak ada lagi potongan-potongan dalam bentuk apapun.

Dirinya mengaku tidak ingin kejadian seperti pada bansos Jabodetabek kembali terulang.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat terbatas bersama jajaran kabinet di Istana Merdeka, Selasa (29/12/2020), dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Alasan Ridwan Kamil Tak Bisa Ikuti Jejak Jokowi Jadi Penerima Vaksin Pertama: Dimulai dari Pak Wagub

Baca juga: Viral Camat Bentak-bentak Ibu Pedagang, Walkot Parepare: Seperti Bu Risma Marahnya ke Bawahan

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun yang dialokasikan sebagai program perlindungan sosial.

"Di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih Rp 110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial," ujar Jokowi.

Dijelaskannya bahwa dari Rp 110 triliun tersebut terbagi dalam beberapa program bantuan.

Mulai dari program kartu sembako sebesar Rp 45,1 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,7 triliun.

Kemudian bansos tunai Rp 12 triliun, program Kartu Prakerja Rp 10 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 14,4 triliun

Selain itu ditambah diskon listrik selama enam bulan dengan anggaran mencapai Rp 3,78 triliun.

Oleh karenanya, dengan jumlah anggaran yang tidak sedikit dan menyangkut hidup orang banyak, Jokowi lantas meminta khususnya kepada Kementerian Sosial untuk mengelolanya dengan baik, transparan dan tepat sasaran.

Jokowi tidak ingin ada lagi kasus pemotongan-pemotongan dalam bansos tersebut, seperti yang sebelumnya terjadi di bansos untuk Jabodetabek.

Baca juga: Siap Dampingi Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Pertama Kali, Ganjar Pranowo: Agar Masyarakat Yakin

"Data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Melibatkan daerah dalam melakukan perbaikan data," harapnya.

"Kemudian yang ketiga ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, sebagai langkah antisipatif pertama, Jokowi mendukung kebijakan Kemensos yang akan beralih ke proses digitalisasi dalam menyalurkan bansos kepada para penerima.

"Betul-betul kirim ke akun rekening penerima. Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking sistem saya kira itu yang kita inginkan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit awal:

Risma Ungkap Rencana 3 Minggu Pertama Kerja

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma mengungkapkan rencananya terkait pembagian bantuan sosial (bansos).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

Diketahui Risma dilantik sebagai menteri pada 23 Desember 2020 lalu.

Baca juga: Hari Pertama Kerja di Jakarta, Mensos Risma Tawari Orang-orang Pinggiran Tempat Tinggal: Mau Ya Pak

Dalam konferensi persnya, Risma mengungkapkan rencana kerja dari hasil rapat terbatas (ratas).

"Untuk tahun 2021, untuk bantuan yang rutin diberikan pemerintah itu datanya saat ini sudah hampir final," jelas Tri Rismaharini.

Ia meminta data penerima bansos yang ada di setiap daerah segera dikembalikan pada 1 Januari 2021.

Risma menegaskan tidak akan meliburkan diri pada hari libur nasional tersebut.

"Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah," ungkapnya.

"Itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari," lanjut mantan Wali Kota Surabaya ini.

"'Bu, 1 Januari libur', kita enggak ada libur," tegas Risma.

Risma menerangkan hal itu merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Ia menargetkan pada Januari 2021 bansos sudah dapat dikirimkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Ungkap Skema Bansos 2021, Risma Ikuti Arahan Jokowi: Tak Lagi Sembako dan Dikirim Lewat Kantor Pos

"Saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan," jelas Risma.

Ia menambahkan, alasan bansos harus diserahkan sesegera mungkin adalah agar perekonomian cepat berputar kembali.

Menurut Risma, adanya bansos akan membantu setiap daerah memulihkan kondisi ekonominya karena kebutuhan pokok sudah tertanggulangi.

Ia menyinggung jumlah dana bansos mencapai Rp3,75 triliun.

"Kenapa demikian, karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran," terang Risma.

"Misalkan bantuan untuk sembako, itu rata-rata satu bulannya Rp3,75 triliun. Kalau dibagi sekian daerah kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah," lanjut dia.

"Itu berputar untuk kebutuhan pokok. Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah," tambah Risma.

Lihat videonya mulai menit 6.30:

(TribunWow/Elfan/Brigitta)