Soal Penyediaan Vaksin Covid-19, Pemerintah Diminta Lakukan Koordinasi yang Baik Antar Kementerian

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKS DPR RI Mahfudz Abdurrahman angkat bicara soal Vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China.

Diketahui, Vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) lalu.

Mahfudz Abdurrahman lantas menyoroti pengadaan vaksin tersebut.

Baca juga: Penerima Vaksin Covid-19 akan Dapat SMS dari Pemerintah, Kemenkes: Kemudian Mengisi Form Pendaftaran

Sebab, vaksin tersebut uji klinisnya belum selesai dan masih belum dapat diketahui efektivitasnya.

"Saat ini beberapa negara di seluruh dunia sudah ada yang memproduksi vaksin Covid-19. Oleh karenanya Pemerintah harus jeli dan bijak dalam memutuskan vaksin dari negara mana yang akan dibeli, mengingat setelah vaksin didatangkan dari negara lain harus melalui proses izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," kata Mahfudz melalui keterangannya, Senin (14/12/2020).

Diketahui, vaksin Covid-19 akan menyasar 107 juta orang dengan 75 juta di antaranya adalah vaksin mandiri dan 32 juta ditanggung pemerintah.

Baca juga: IAKMI Soroti Pemberian Vaksin Covid-19 secara Mandiri: Berpotensi Menimbulkan Ketidakadilan

Pemerintah, kata Mahfudz, harus dapat memastikan koordinasi yang baik antar Kementerian teknis dalam penyediaan vaksin Covid-19.

"Mengingat pemilihan dan penentuan jumlah vaksin menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk pembelian atau kerja sama dilakukan oleh Kementerian BUMN," kata Mahfudz.

"Adanya koordinasi yang baik antar Kementerian teknis diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam penyediaan vaksin Covid-19, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 107 juta masyarakat dengan baik," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Harus Memastikan Koordinasi yang Baik Antar Kementerian dalam Penyediaan Vaksin Covid-19