Terkini Nasional
Dukung Hukuman Mati Juliari Batubara, Immanuel: Menteri-menteri yang Tertangkap Bicara Anti Korupsi
Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer tanggapi soal ancaman hukuman mati terhadap Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
Terlebih ia mengatakan tindakan korupsi Juliari dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang semakin menyusahkan rakyat.
"Artinya pilihannya tidak ada lagi selain hukuman mati," ungkap Immanuel.
Simak videonya mulai menit ke-
Viral Video Solusi Juliari Batubara Cegah Korupsi
Media sosial kini tengah dihebohkan oleh video wawancara Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang menjelaskan soal cara mencegah korupsi.
Video cuplikan itu menjadi viral seusai Juliari ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra selaku jurnalis yang mewawancara Juliari, menyebut bahwa Mensos sempat memberikan kesan sosok yang ingin bersih dari praktik korupsi.
Baca juga: Di Balik Viral Solusi Mensos Juliari Batubara Cegah Korupsi, Awalnya Ditanya soal Perintah Jokowi
Wawancara itu diketahui terjadi pada Selasa (17/12/2019) lalu.
Dikutip dari YouTube Tribunnews.com, Minggu (6/12/2020), wawancara pada saat itu dimulai dengan menanyakan Juliari soal perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar tidak korupsi.
Dari pertanyaan itu, Mensos Juliari kemudian menjawab cara-cara menghindari korupsi dengan pendekatan humanis.
Seperti yang diketahui cuplikan Juliari ketika memaparkan cara menghindari korupsi kini viral di medsos.
Febby bercerita, selain menanyakan itu, ia juga menyinggung soal masa lalu Febby yang pernah menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP.
Pada saat itu Febby mempertanyakan bagaimana Juliari merespons permintaan jatah proyek dari oknum anggota parlemen yang berasal dari PDIP maupun partai lain.
"Jawabannya luar biasa," ujar Febby.
Juliari kala itu menyebut, dirinya telah berpesan kepada para pejabat di Kemeterian Sosial (Kemensos) agar menolak permintaan jatah proyek dari oknum anggota parlemen.