Mensos Juliari Ditangkap KPK
2 Menteri Kabinet Jokowi Tersandung Kasus Suap, Refly Harun: Mungkin Mereka Pikir KPK Sudah Lumpuh
Refly Harun buka suara soal seorang menteri Presiden RI Joko Widodo yakni Mensos Juliari P Batubara yang baru saja ditetapkan jadi tersangka oleh KPK
Penulis: anung aulia malik
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Tahun 2020 ini, dua menteri Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta keduanya sudah dicekal.
Kedua menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo serta Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menduga kedua menteri itu mengira KPK telah diperlemah sehingga berani melakukan penyelewengan.

Baca juga: Selain Jokowi, Hashim Ngaku Juga Ingatkan Edhy soal Ekspor Benur: Pak Prabowo Tidak Mau Monopoli
Dikutip dari YouTube Refly Harun, Minggu (6/12/2020), awalnya Refly mengungkit penangkapan kedua menteri tersebut.
Refly menyinggung bagaimana dalam periode kedua pemerintahan Jokowi, hanya dalam waktu satu tahun lebih, dua menteri telah ditangkap lembaga antirasuah.
"Dua menteri sudah dicokok oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Ia lalu menyinggung soal mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang saat itu menjadi tersangka kasus korupsi di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.
Terkait Edhy dan Juliari, Refly menyinggung soal asal partai kedua menteri itu.
Edhy diketahui berasal dari partai Gerindra, sedangkan Juliari dari PDIP.
"Menteri-menteri yang berasal dari partai besar," ujarnya.
Refly menduga, Edhy dan Juliari berani melakukan penyelewengan karena berasal dari partai besar sehingga merasa tidak akan diperiksa oleh KPK.
"Mungkin, jangan-jangan mereka berpikir KPK sudah lumpuh, sehingga mereka bisa melakukan tindak pidana korupsi," paparnya.
"Atau mereka tidak pernah berpikir korupsi mereka akan dicokok oleh KPK."
Refly kemudian menyinggung soal pentingnya sense of crisis atau kepekaan menghadapi krisis di dalam tubuh pemerintahan Jokowi.
Mantan Komisaris Utama Pelindo I itu menjelaskan, jika tidak ada sense of crisis dari pemerintahan Jokowi, maka korupsi akan terus ada di Indonesia.
Baca juga: 5 Fakta Kasus Dugaan Suap Juliari Batubara, Ada Laporan Masyarakat hingga Bukti Uang Dalam Koper