Fakta Deklarasi Negara Papua Barat oleh Benny Wenda: Tanggapan Mahfud MD hingga Ditolak OPM

"Jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua," ujar Sebby, seraya menambahkan "hal ini pertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua."

Ketika dikonfrontir terkait penolakan TPNPB-OPM atas klaim Benny Wenda, ULMWP enggan berkomentar.

Baca juga: Hadir di Sidang Umum PBB, Pentolan OPM Benny Wenda Tidak Dapat Kesempatan Bicara

"Tidak Mendapat Dukungan Penuh"

Peneliti Tim Kajian Papua pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi menjelaskan bahwa pemerintahan sementara Papua Barat ini merupakan kampanye ULMWP di luar negeri, namun dia memandang itu tak akan berdampak banyak dengan apa yang terjadi di Papua.

"Keberadapan ULMWP, Benny Wenda sebagai ketua ULMWP tidak diakui secara penuh juga di Papua, tidak mendapat dukungan penuh. Apalagi gerakan bersenjata seperti OPM jelas tidak mendukung keberadaan gerakan ini."

"Ini juga tidak akan berdampak besar pernyataannya Benny Wenda terkait dengan dia mendeklarasikan diri sebagai presiden," ujar Rosita.

Lebih jauh Rosita menegaskan bahwa kendati banyak organisasi di Papua yang sama-sama mendukung kemerdekaan Papua, namun memiliki jalan yang berbeda-beda.

"Banyak sekali faksi-faksi, organisasi-organsiasi pro-merdeka. Itu juga yang kemudian belum tentu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda," cetusnya.

OPM mengklaim sebagai kelompok pro-kemerdakaan Papua tertua, yang didirikan pada 1965 untuk memisahkan diri dari Indonesia yang menguasai Papua sejak 1963.

Sementara itu, ULMWP dibentuk pada 2014 untuk menyatukan tiga gerakan pro-kemerdekaan Papua, yakni Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat melalui Deklarasi Saralana.

Baca juga: Polri Ungkap Benny Wenda Punya Peran di Kerusuhan Jayapura: Dari Awal Kapolri Sudah Sampaikan

Apa Sikap Pemerintah Indonesia?

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.

Sementara, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Kedeputian V bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan, dan HAM, Laus Deo Calvin Rumayom, menegaskan bahwa otonomi khusus (otsus) sebagai 'jalan tengah' penyelesaian masalah Papua.

"Kami di KSP fokus pada persoalan pembangunan yang mandek," kata Laus.

"Isu utama di Papua adalah isu pembangunan dan bagaimana kita bisa melakukan percepatan sehingga kita keluar dari ketertinggalan yang selama ini dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat kita di Papua dan Papua Barat, terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan yang ada di otsus, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain," jelas Laus kemudian.