Respons Jokowi saat Ditantang Rosi Jadi yang Pertama Disuntikkan Vaksin Covid-19

TRIBUNWOW.COM - Pembawa acara Rosianna Silalahi memberikan tantangan atau permintaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya berkenan untuk disuntik vaksin Covid-19.

Momen tersebut terjadi dalam acara Rosi yang tayang di kanal YouTube KompasTV, Senin (16/11/2020).

Dilansir TribunWow.com, Rosi mulanya mengatakan bahwa publik seakan kurang percaya dengan vaksin yang nantinya akan diedarkan.

Baca juga: Jokowi Jawab Isu Reshuffle dan Anggapan Tak Berani Ganti Menteri dari Parpol: Bisa Aja Minggu Depan

Baca juga: Dipengaruhi 2 Orang Ini, Jokowi Ungkap Alasan Tak Temui Massa Demo UU Cipta Kerja, Justru ke Kalteng

Rasa kepercayaan dari masyarakat itu menyusul sikap pemerintah yang terkesan tidak serius dan bahkan terkesan terburu-buru.

Atas dasar itu, Rosi meminta kepada Jokowi jika tidak keberatan untuk disuntikkan pertama kali.

Menurutnya, dengan begitu, setidaknya bisa kembali menyakinkan kepada masyarakat tentang vaksin tersebut.

"Karena orang akan makin percaya kalau Presidennya sudah duluan disuntik," ujar Rosi.

Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku tidak keberatan.

Menurutnya, jika itu memang keputusan yang disepakati oleh tim Satgas Covid-19, dirinya siap untuk jadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19.

"Ya kalau saya nanti diputuskan bahwa yang pertama disuntik presiden, ya saya siap," tegasnya.

"Kalau saya sudah ditentukan oleh tim bahwa presiden yang pertama, saya siap," tegasnya lagi.

Baca juga: Habib Idrus Doakan Jokowi dan Megawati Berumur Pendek, Ahmad Sahroni: Ceramahlah yang Menyejukan

Namun dirinya tidak ingin andai sikapnya tersebut justru kembali mendapatkan cibiran dari masyarakat yang menganggap tidak memprioritaskan rakyat.

"Tapi jangan sampai nanti presiden pertama yang disuntik 'lho enak sekali presiden yang pertama, harusnya rakyat dulu', jangan seperti itu," pintanya.

Meski begitu, berdasarkan list sementara ini, Jokowi menjelaskan bahwa yang berhak diutamakan mendapatkan vaksin adalah para pejuang Covid-19 di lapangan.

Mulai dari tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga pelayan publik dan termasuk juga tenaga pendidik.

"Yang pertama disuntik nanti adalah tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, itu didahulukan. Kemudian TNI dan Polri, kemudian pelayan publik, ASN yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat, setelah itu juga guru," jelasnya.

"Kita sudah punya list siapa-siapa yang disuntik dan di lokasi mana. Nanti minggu depan insyaallah kita sudah mulai simulasi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 52.17

Fadli Zon Pertanyakan Penanggungjawab Penuh Vaksin Covid-19

Mantan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon memberikan tanggapan terkait ketidakjelasan dalam pengadaan vaksin Covid-19.

Menurutnya, berharap dengan hadirnya vaksin bisa mengatasi penyebaran Covid-19, namun justru menghadirkan kecemasan baru.

Dilansir TribunWow.com dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (27/10/2020), Fadli Zon lantas menanyakan siapa sebenarnya yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengadaan vaksin Covid-19.

Baca juga: Di ILC, Saleh Daulay Minta Ditunjukkan Negara yang Berhasil Vaksinasi: Jangan-jangan Vaksin Politik

Menurutnya hal itu harusnya tidak perlu lagi dipertanyakan, karena tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, bersama lembaga-lembaga di bawahnya.

Namun menurutnya, kondisi yang terjadi malah tidak demikian.

Fadli Zon menilai peran dari Menkes Terawan sangat begitu minim, khususnya dalam penanganan Covid-19.

"Namun memang yang patut disayangkan adalah ketidakhadiran misalnya menteri kesehatan dan BPOM," ujar Fadli Zon.

"Padahal kalau menurut Perpres Nomor 99 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden tanggal 5 Oktober, sebenarnya yang banyak terkait penanggungjawab dari semua ini, mulai dari pengadaan, hingga akhirnya melakukan vaksinasi adalah kementerian kesehatan," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini di tengah kebingungan dan juga kabar-kabar hoax seputar vaksin dan Covid-19 adalah Terawan Agus bersama kementeriannya.

Dengan begitu menurutnya, transparasi dalam penanganan pandemi ini sangat penting untuk membuat publik merasa percaya.

"Karena persoalannya adalah transparansi, transparasi itu menentukan kepercayaan publik," katanya.

"Sekarang ini kepercayaan publik sangat rendah terhadap kepampuan kita untuk mengadakan dan melaksanakan vaksinasi," imbuhnya.

Baca juga: Sebut Indonesia Bakal Punya 6 Jenis Vaksin Covid-19, Menristek: Dikerjakan oleh Ahli-ahli

Menurutnya, rasa ketidakpercayaan dan kebingungan dari masyarakat semakin tak terhindarkan lantaran banyak menteri-menteri yang tidak dalam bidangnya ikut bersuara.

Apalagi statement yang dikeluarkan pun berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Ia menegaskan bahwa dalam persoalan vaksin ini harusnya mengacu pada Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin Covid-19 yang dibebankan kepada kementerian kesehatan, bukan kementerian yang lain.

"Saya melihat ada yang tidak beres dalam proses ini. Siapa sebetulnya yang paling bertanggungjawab sih, kan mengacu juga kepada Perpres harusnya," ungkapnya.

"Tetapi semua orang ngomong, menteri investasi ngomong, menteri Airlangga ngomong, sehingga kita tidak tahu siapa yang dipegang," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.34

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)