Kritik Kerumunan Rizieq Shihab, dr Tirta Nilai Pemprov DKI Setengah-setengah: Saya Butuh Keadilan

"Sementara di sisi lain kalau mau nikahan harus izin ke Pemprov DKI. Ini 10 ribu, malah didukung BNPB, yaudah kalau gitu kan setengah-setengah kan," tegasnya.

"Mungkin BNPB sama DKI takut sama massa, lebih takut sama massa daripada perjuangan nakes dan relawan, jadi mereka ngizinin," kata dr Tirta.

"Harusnya ya boleh ya boleh, tidak ya tidak," tutup dokter asal Solo Jawa Tengah itu.

Simak videonya mulai menit ke- 2.00

Muhammadiyah Minta Ketegasan Pemerintah, Sebut Tebang Pilih

Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq ke Indonesia masih terus menjadi sorotan.

Diketahui, pulangnya Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air menimbulkan euforia tersendiri bagi para pengikutnya.

Secara otomatis justru menciptakan kerumunan massa di setiap aktivitas yang diikuti oleh Habib Rizieq.

Baca juga: Massa FPI Sambut Meriah Habib Rizieq, Sikap Jokowi Jadi Sorotan Media Asing: Akan Sangat Hati-hati

Baca juga: Ada Rencana Reuni PA 212 Sambut Kepulangan Habib Rizieq, Wagub DKI Riza Patria: Tergantung Pak Anies

Meski tidak disalahkan, kondisi tersebut dinilai harusnya tidak terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang harusnya justru tetap menjaga protokol kesehatan (prokes).

Bahkan, Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum, Abdul Mu'ti juga memberikan sorotan kepada aksi massa pendukung Habib Rizieq.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Kompas Petang, Jumat (13/11/2020), Abdul Mu'ti menyayangkan masih adanya kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga mempertanyakan ketegasan sikap dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat.

Menurutnya, penegakan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terkesan tebang pilih.

"Itu yang saya tidak paham. Jadi sepertinya penegakan aturan itu tebang pilih," ujar Abdul Mu'ti.

"Seharusnya aturan itu berlaku untuk semuanya," harapnya.