Breaking News:

Terkini Nasional

Kritik Kerumunan Rizieq Shihab, dr Tirta Nilai Pemprov DKI Setengah-setengah: Saya Butuh Keadilan

dr Tirta Mandira Hudhi memberikan komentarnya terkait kerumunan massa kaitannya dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq.

Youtube/Official iNews
Dokter sekaligus relawan Covid-19, dr Tirta Mandira Hudhi memberikan komentarnya terkait kerumunan massa kaitannya dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq. 

TRIBUNWOW.COM - Dokter sekaligus relawan Covid-19, dr Tirta Mandira Hudhi memberikan komentarnya terkait kerumunan massa kaitannya dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq.

Dilansir TribunWow.com mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkannya dalam tayangan YouTube Official iNews, Minggu (15/11/2020).

Kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq disambut meriah para pendukungnya, Selasa (10/11/2020).
Kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq disambut meriah para pendukungnya, Selasa (10/11/2020). (AFP via TheAustralian.com)

Baca juga: Habib Rizieq Shihab Ternyata Masih Kerabat dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Era SBY

Baca juga: Anies Baswedan Tak Datang ke Pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab di Petamburan

Dalam kesempatan itu, dr Tirta menilai pemerintah tidak adil dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Seperti yang diketahui, sepulangnya Habib Rizieq ke Indonesia, kumpulan massa tak terbendung lagi.

Mulai dari penyambutan di bandara hingga acara-acara yang diikuti oleh Habib Rizieq.

Termasuk yang terbaru adalah menggelar acara pernikahan sang anak, Syarifah Najwa Shihab.

Dirinya menyayangkan sikap dari pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang kekuasaan daerah yang terkesan seperti membiarkan.

Padahal di satu sisi DKI Jakarta sendiri sampai saat ini masih menerapkan PSBB Transisi.

"Saya butuh keadilan saja sebagai relawan, kalau memang PSBB Transisi ada Pergubnya kalau melanggar ya disanksi," ujar dr Tirta.

dr Tirta lantas membandingkan sikap pemerintah dengan kerumunan massa dalam demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain itu Pemprov DKI juga bisa tegas kepada kafe-kafe yang melanggar protokol kesehatan.

Termasuk juga menggalakkan razia masker dan memberikannya saksi.

"Jadi di sini tuh ketegasannya gini dulu ada demo Omnibus Law, ketika itu dikhawatirkan terjadi kluster Covid-19. Coba sekarang kita lihat yang kejadian bandara yang pertama, terus yang kedua tentang nikahan," ungkapnya.

Baca juga: Refly Harun Sebut Pemerintah Tak Perlu Bahas Rencana Rekonsiliasi Habib Rizieq: Bukan Lawan Politik

Rasa kekecewaannya bertambah setelah melihat sikap dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang justru menyumbangkan masker.

"Sementara di sisi lain kalau mau nikahan harus izin ke Pemprov DKI. Ini 10 ribu, malah didukung BNPB, yaudah kalau gitu kan setengah-setengah kan," tegasnya.

"Mungkin BNPB sama DKI takut sama massa, lebih takut sama massa daripada perjuangan nakes dan relawan, jadi mereka ngizinin," kata dr Tirta.

"Harusnya ya boleh ya boleh, tidak ya tidak," tutup dokter asal Solo Jawa Tengah itu.

Simak videonya mulai menit ke- 2.00

Muhammadiyah Minta Ketegasan Pemerintah, Sebut Tebang Pilih

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved