Pilpres Amerika Serikat 2020
Keuntungan dan Kerugian bagi Indonesia jika Donald Trump atau Joe Biden Jadi Presiden AS
Donald Trump atau Joe Biden memiliki pro kontra, dan masing-masing kandidat memiliki gaya yang berbeda serta efek kebijakan yang berbeda pula.
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Hingga saat ini belum bisa dipastikan siapa yang akan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), apakah Donald Trump atau kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden.
Meski masih menunggu hasil pemilihan, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, kedua kandidat itu memiliki pro kontra, dan masing-masing kandidat memiliki gaya yang berbeda serta efek kebijakan yang berbeda pula.
"Kami tidak bisa bilang bahwa pemerintahan Trump atau Biden, presiden dari Partai demokrat atau Republik lebih baik atau lebih buruk untuk Indonesia dan pelaku usaha Indonesia. Hanya saja gayanya berbeda dan efek kebijakannya juga berbeda," ujar Shinta kepada Kontan.co.id, Rabu (4/10).
Baca juga: Pemilu AS 2020: Tim Donald Trump Digugat karena Penyelewengan Lagu untuk Kampanye
Dia pun berpendapat, Indonesia yang perlu fleksibel dalam menyesuaikan diri, baik dari sisi daya tarik iklim usaha dan investasi di dalam negeri maupun dalam melakukan lobi.
Dengan begitu, Indonesia masih tetap mendapatkan keuntungan dari kebijakan Presiden AS.
Shinta pun membandingkan kepemimpinan keduanya.
Menurut Shinta, kepemimpinan Trump sangat berbeda dengan pemerintahan Demokrat.
Trump lebih suka dengan kesepakatan bilateral, ini memungkinkan Indonesia melakukan lobi dan menciptakan kesepakatan perdagangan/investasi bilateral pula.
Baca juga: Trump Gugat 3 Negara Bagian Minta Stop Penghitungan Suara Pilpres AS, Klaim Tak Diberi Akses Memadai
Menurutnya, kesepakatan bilateral tersebut hampir tidak mungkin bisa ada bila Presiden AS bukan Donald Trump.
"Namun, di sisi lain Trump juga tipe presiden yang bergerak berdasarkan sentimennya sendiri dan cenderung punitive atau menghukum pada negara yang tidak disukai sehingga menciptakan uncertainty bagi pelaku usaha negara tersebut," jelasnya.
Menurut Shinta, Indonesia juga ikut terdampak gaya pemerintahan Trump tersebut.
Ini melihat, sepanjang pemerintahan Trump, Indonesia untuk pertama kalinya di-review sampai dua kali untuk mempertahankan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).
Akibat kebijakan Trump pula, mekanisme dispute settlement di WTO menjadi tidak berfungsi, sehingga kasus-kasus yang ingin dimenangkan Indonesia melalui WTO sulit memiliki perkembangan yang cepat.
Dia juga berpendapat, kebijakan Trump terhadap China turut menciptakan peluang ekonomi bagi Indonesia.
Namun, Shinta menilai, Indonesia tidak memperoleh keuntungan yang berarti dari peralihan perdagangan juga Investasi dari AS maupun China sepanjang 2018-2019.