Breaking News:

Terkini Nasional

Erick Thohir Angkat Relawan Jokowi di Pilpres Jadi Komisaris BUMN, Ini Rekam Jejaknya

Kementerian BUMN kembali mengangkat satu di antara relawan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres sebagai komisaris di perusahaan negara.

Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Kamis (18/6/2020), diunggah Minggu (28/6/2020). 

Komisaris: Setya Utama

Komisaris: Suprianto

Komisaris: Humaniati

Komisaris Independen: Antonius

Komisaris Independen: Dyah Kartika Rini

Erick Thohir tegaskan tak ada komisaris BUMN titipan

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menegaskan, bahwa seleksi pimpinan perusahaan negara dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain.

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Erick seperti dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.

Sebelum ditunjuk menjadi komisaris maupun direksi, Erick menekankan selalu ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau assesment yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

"Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," kata dia.

Baca juga: Terseret Kasus Gus Nur, Refly Harun Bakal Diperiksa? Polisi: Siapapun yang Terlibat akan Dipanggil

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melibatkan Kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis BUMN. Kemudian, pihaknya juga menerima masukan dari pihak lain agar diterima pasar.

"Karena tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan menteri PUPR. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar," kata Erick.

Ke depan, ia juga mengatakan, BUMN tidak lagi mendapatkan alokasi APBN.

"Salah satunya yang sudah disetujui Presiden dan saya sudah sampaikan ke Menkeu dan teman-teman DPR, bahwa kita tidak mau lagi APBN ke depannya. Tapi kita satu persen dari dividen," kata dia.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Tags:
Erick ThohirJokowiJasa RaharjaBUMNDKI JakartaDyah Kartika Rini
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved