Relawan Jokowi Sindir Ada Menteri "P" Cari Pamor, Pihak Gerindra Minta Blak-blakan: Buka Saja

TRIBUNWOW.COM - Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, mengungkapkan sindiran kepada satu menteri yang dianggap kinerjanya kurang baik.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (26/10/2020).

Sebelumnya Immanuel menyampaikan kritik terhadap seorang menteri jajaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berinisial P.

Baca juga: Bandingkan SBY dan Jokowi, Rocky Gerung Dukung Bintang Emon: Bayangkan kalau Jadi Jubir Presiden

Meskipun begitu, ia enggan terang-terangan mengungkapkan siapa menteri yang dianggapnya cari pamor tersebut.

Ketua DPP Gerindra Vasco Ruseimy menanggapi kritik yang disampaikan Immanuel tersebut.

Pasalnya muncul berbagai spekulasi terkait siapa Menteri P yang dimaksud, termasuk nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Dengan bangga hati saya sampaikan ke Bang Immanuel, stoplah mengkritik," tegur Vasco Ruseimy.

"Kalau bisa yang lainnya dikritik lagi, Bang, jangan cuma satu pihak aja," tambahnya.

Vasco meminta para relawan Jokowi turut mengkritik pihak-pihak lain yang dinilai memiliki kepentingan lain dalam pemerintahan.

"Jadi mana yang tidak pro terhadap rakyat, kita kritik. Artinya kita bisa menjalankan pemerintahan ini lebih baik," ucap politisi muda itu.

Ia meminta Immanuel dapat terang-terangan menyebut nama menteri yang dikritiknya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Tak Ada Perbedaan Komunikasi Jokowi: Dulu Malah Lebih Bergantung pada Partai Politik

Menurut Vasco, hal itu penting agar masyarakat tidak berspekulasi terlalu jauh terkait menteri yang dianggap berkinerja buruk.

"Yang terpenting kita jangan terus memperkeruh, membuat kegaduhan. Sebutin saja namanya siapa," ungkit mantan politikus Partai Berkarya ini.

"Apa kasusnya, buka saja, Bang. Jadi tidak ada lagi imajinasi-imajinasi gaib yang tercipta jadinya," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Immanuel menanggapi hal itu.

Ia menjelaskan sudah menyampaikan kritik-kritik tersebut kepada sang kepala negara secara langsung.

"Kalau ditanya komunikasi kita dengan presiden, bukan partai saja yang berkomunikasi dengan presiden," singgung Immanuel Ebenezer.

"Kita relawan juga berkomunikasi langsung dengan presiden," jelasnya.

Ia lalu mengungkapkan alasan enggan secara langsung terang-terangan membuka data ke publik.

"Nanti kalau kita bongkar bahwa beberapa partai minta jatah, nanti kasihan," sindir Immanuel.

Lihat videonya mulai dari awal:

Politikus PDIP Minta Jokowi Awasi Menteri yang Bermanuver untuk 2024

Di sisi lain, sebelumnya, politikus PDIP Kapitra Ampera mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemungkinan sejumlah jajarannya memiliki kepentingan politik.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Minggu (25/10/2020).

Diketahui sebelumnya peringatan itu sudah disampaikan PDIP terhadap Jokowi.

Baca juga: Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja, KSPI Ancam Bakal Demo Besar-besaran 1 November: Sampai Menang

Kapitra menjelaskan alasan PDIP sampai memberikan peringatan tersebut, yakni keinginan pihak-pihak yang mau mempertahankan kekuasaan.

"PDIP melihat kekuasaan itu selalu menggiurkan, tetapi orang yang ada di dalamnya selalu kehausan, seperi air laut," jelas Kapitra Ampera.

"Sehingga dibuatlah konklusi bisa dipertahankan, kalau bisa dipindahkan tangan kepada kekuatan yang berbeda," lanjutnya.

Tidak hanya itu, ia menilai di sekitar Jokowi ada pusaran kepentingan politik.

Kapitra bahkan menilai hal itu tampaknya sengaja dibuat oleh 'kelompok berkepentingan' ini.

"Kita melihat bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden kita lihat terjebak dalam blackhole yang sengaja dibuat oleh suatu kepentingan," tutur pengacara tersebut.

Selain itu, ia menyoroti bagaimana kinerja jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Kapitra, penting bagi para menteri bekerja hanya sesuai arahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Ditunjukkan Hasil Survei 1 Tahun Jokowi soal Pembungkaman, Pihak Istana Bantah: Itu Aktor Sipil

Ia juga mengingatkan sebaiknya para menteri hanya mengikuti instruksi presiden sebagai atasannya.

Kapitra menilai penting jajaran menteri hanya bekerja sesuai visi dan misi presiden.

"Jadi PDIP berkewajiban untuk mengingatkan kesoliditasan, bahwa kabinet ini adalah kabinet yang dibentuk presiden agar semua menteri bekerja atas instruksi presiden, atas visi misi presiden," ungkit Kapitra.

"Dari awal presiden sudah menyatakan bahwa visi dan misi itu hanya milik presiden. Pembantu presiden, menteri, itu melaksanakan visi dan misi presiden," tambahnya.

Ketika ditanya tentang siapa 'kelompok berkepentingan' ini, Kapitra tidak menjawab.

Ia hanya menyinggung kelompok ini menargetkan kepentingan politik pada 2024.

"Tetapi ada sekelompok orang yang tidak sabar menunggu 2024 sehingga mereka menginginkan visi dan misi mereka sendiri," jelas ahli hukum tersebut. (TribunWow.com/Brigitta)