Soroti Sikap Menteri yang Punya Tujuan 2024, Politikus PDIP Sebut Sembunyi di Balik UU Cipta Kerja

TRIBUNWOW.COM - Politikus PDIP Kapitra Ampera memberikan sorotan kepada menteri yang tidak bersikap profesional dan mempunyai tujuan lain selain untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Kapitra Ampera menilai ada pihak-pihak tertentu yang tidak sabar menunggu kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu diungkapakannya dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Muncul Isu Ada Menteri yang sedang Bermanuver untuk Pilpres 2024, Politisi PDIP Ingatkan Jokowi

Baca juga: Survei Elektabilitas Pilpres 2024: Ganjar Teratas dan Terus Meningkat, Disusul Prabowo lalu Anies

Dalam kesempatan itu Kapitra Ampera mengaku menyayangkan kondisi itu, di tengah tuntutan untuk bekerja secara profesional dalam mengatasi persoalan di Tanah Air.

Mulai dari pandemi Covid-19, yang berakibat pada krisis kesehatan dan ekonomi hingga masalah-masalah penegakan hukum dan demokrasi.

"Ada sekelompok orang yang tidak sabar menunggu 2024, sehingga mereka menginginkan visi dan misi mereka sendiri untuk mengelola negara," ujar Kapitra Ampera.

Dirinya juga menyayangkan sikap dari partai politik, khususnya yang berkoalisi dengan pemerintahan.

Menurutnya, mereka seperti terdiam dan tidak berada di pihak pemerintah dalam menghadapi persoalan yang terjadi.

"Kita melihat, banyak partai politik di dalam pemerintah bukanlah membuat pemerintah lebih kuat, bukanlah membuat pemerintah lebih solid, sehingga visi dan misi itu dapat dimengerti dan dicerna oleh masyarakat secara luas," jelasnya.

"Tetapi justru dengan ada reaksi masyarakat, partai-partai politik yang ada di dalam kabinet itu sendiri tidak memberikan kontribusi apapun bagaimana mencairkan suasana atau memberikan pemahaman kepada masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja, KSPI Ancam Bakal Demo Besar-besaran 1 November: Sampai Menang

Ia pun mencontohkan kasus yang tengah hangat, yakni gejolak dari masyarakat yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Contohnya seperti Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, tidak ada tokoh partai politik pendukung yang bicara substansi dan tujuan dari UU itu dibuat."

Sebaliknya, Kapitra Ampera menilai ada partai politik yang memanfaatkan situasi tersebut.

"Tetapi ada kelompok-kelompok dari partai politik pendukung yang disinyalir, yang diduga bermain di kedua kaki, juga mencoba menggiring opini itu secara tidak langsung untuk menggoyahkan kekuasaan presiden," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.50

Ingatkan Jokowi soal Isu Manuver Kabinetnya

Politikus PDIP Kapitra Ampera mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait munculnya isu adanya manuver yang dilakukan oleh para kabinetnya.

Meski diakui bahwa sebuah kekuasaan memang menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun, khususnya para elit, Kapitra Ampera meminta tetap minta untuk bersikap etis dan profesional.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Kabar Petang tvOne', Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Tak Ada Perbedaan Komunikasi Jokowi: Dulu Malah Lebih Bergantung pada Partai Politik

"PDIP melihat kekuasaan itu selalu menggiurkan, tetapi orang yang ada di dalamnya selalu kehausan, seperti air laut," ujar Kapitra Ampera.

"Sehingga dibuatlah konklusi bisa dipertahankan, kalau bisa dipindahkan tangan kepada kekuatan yang berbeda," lanjutnya.

"Kita melihat bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden kita lihat terjebak dalam blackhole yang sengaja dibuat oleh suatu kepentingan," jelasnya.

Kapitra Ampera juga mengingatkan kepada para jajaran menteri untuk tidak lebih dulu berbicara atau berpikiran mengenai tujuan individu, apalagi untuk bermanuver di Pilpres 2024.

Dirinya menekankan bahwa sejauh ini selama masih menjadi pembantu presiden, tugas dari menteri harus mengikuti atasannya.

Dan harus satu visi dan misi dengan presiden.

"Jadi PDIP berkewajiban untuk mengingatkan kesoliditasan, bahwa kabinet ini adalah kabinet yang dibentuk presiden agar semua menteri bekerja atas instruksi presiden, atas visi misi presiden," terang Kapira Ampera.

"Dari awal presiden sudah menyatakan bahwa visi dan misi itu hanya milik presiden. Pembantu presiden, menteri, itu melaksanakan visi dan misi presiden," tambahnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)