Isu Manuver untuk Pilpres 2024, Politisi PDIP Singgung Prabowo dan Pertanyakan Sikap Partai Koalisi

TRIBUNWOW.COM - Politikus PDIP Kapitra Ampera menanggapi soal isu adanya manuver para menteri untuk tujuan kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Dilansir TribunWow.com, Kapitra Ampera sebelumnya juga sudah mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyikapi kemungkinan itu terjadi.

Menurutnya, kondisi tersebut menandakan ada ketidaksabaran dalam menunggu Pilpres 2024.

Baca juga: Survei Elektabilitas Pilpres 2024: Ganjar Teratas dan Terus Meningkat, Disusul Prabowo lalu Anies

Dirinya lantas menyinggung Ketua Umum Partai Gerindra yang tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Dirinya menyakini bahwa peluang Prabowo Subianto untuk maju pada perebutan orang nomor satu di Tanah Air pada empat tahun lagi, masih sangat terbuka.

"Jelas kalau yang ingin maju Pilpres dari Gerindra kan sudah ada calon," ujar Kapitra Ampera, dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Minggu (25/10/2020).

"Ya kan waktu Musyawarah Nasional (Munas) kemarin kan diberikan mandat lagi untuk Pak Prabowo maju sebagai presiden," jelasnya.

Meski begitu, ia mengatakan belum seharusnya jika tujuan pribadi maupun partai untuk tahun 2024 sudah dipersiapkan sejak saat ini.

Menurutnya, yang harusnya dilakukan oleh para menteri adalah bersatu bersama presiden untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.

"Kita melihat suatu gejala politik itu tentu ada indikasi-indikasi, ada berupa tokoh partai tidak hanya Gerindra yang mungkin kurang sabar untuk menuju ke 2024," jelasnya.

Baca juga: Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja, KSPI Ancam Bakal Demo Besar-besaran 1 November: Sampai Menang

Kapitra Ampera lantas meminta pendapat dari Fadli Zon yang juga merupakan politisi Partai Gerindra tentang gambaran kinerja pemerintahan saat ini bersama partai-partai koalisinya.

"Tetapi kita tanya saja ke Fadli Zon, puas enggak dengan jalannya pemerintah saat ini. Saya pikir untuk Fadli Zon tetap orang di garda depan mengoreksi jalannya pemerintah hari ini sebagai simbol ketidakpuasan jalannya pemerintah hari ini," ungkapnya.

"Dan Fadli Zon kan dari Partai Gerindra, ada apa dengan partai pendukung tidak solid mendukung program-program pemerintah," imbuh Kapitra Ampera.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon justru menyinggung soal reshuffle.

Secara pribadi ia mengaku mendukung wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan kabinet.

Namun dirinya hanya berharap bahwa kebijakan reshuffle benar-benar dilakukan dan atas dasar dari Jokowi secara objektif, yakni berdasarkan kinerjanya.

"Jadi menurut saya kalau presiden itu mau melakukan reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, tetapi harusnya dikaitkan dengan kinerja, jadi menteri-menteri itu dilihat, dievaluasi berdasarkan kinerja," kata Fadli Zon.

Sementara itu terkait adanya isu manuver, mantan Wakil Ketua DPR itu tidak membenarkan.

Menurutnya, tidak seharusnya para menteri mempunyai visi dan misi yang berbeda dengan presiden.

"Saya kan termasuk yang berpendapat ketika seseorang itu sudah menjadi menteri tentu loyalitasnya harus lebih banyak kepada bangsa dan negara," imbuhnya.

"Artinya kesetiaan kepada dan kepentingan negara itu lebih nomor satu."

Baca juga: Mahfud MD Sebut Tak Ada Perbedaan Komunikasi Jokowi: Dulu Malah Lebih Bergantung pada Partai Politik

Simak videonya mulai menit awal:

Ingatkan Jokowi soal Isu Manuver Kabinetnya

Politikus PDIP Kapitra Ampera mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait munculnya isu adanya manuver yang dilakukan oleh para kabinetnya.

Meski diakui bahwa sebuah kekuasaan memang menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun, khususnya para elit, Kapitra Ampera meminta tetap minta untuk bersikap etis dan profesional.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Kabar Petang tvOne', Minggu (25/10/2020).

"PDIP melihat kekuasaan itu selalu menggiurkan, tetapi orang yang ada di dalamnya selalu kehausan, seperti air laut," ujar Kapitra Ampera.

"Sehingga dibuatlah konklusi bisa dipertahankan, kalau bisa dipindahkan tangan kepada kekuatan yang berbeda," lanjutnya.

"Kita melihat bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden kita lihat terjebak dalam blackhole yang sengaja dibuat oleh suatu kepentingan," jelasnya.

Kapitra Ampera juga mengingatkan kepada para jajaran menteri untuk tidak lebih dulu berbicara atau berpikiran mengenai tujuan individu, apalagi untuk bermanuver di Pilpres 2024.

Dirinya menekankan bahwa sejauh ini selama masih menjadi pembantu presiden, tugas dari menteri harus mengikuti atasannya.

Dan harus satu visi dan misi dengan presiden.

"Jadi PDIP berkewajiban untuk mengingatkan kesoliditasan, bahwa kabinet ini adalah kabinet yang dibentuk presiden agar semua menteri bekerja atas instruksi presiden, atas visi misi presiden," terang Kapira Ampera.

"Dari awal presiden sudah menyatakan bahwa visi dan misi itu hanya milik presiden. Pembantu presiden, menteri, itu melaksanakan visi dan misi presiden," tambahnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)