Terkini Nasional
Ingatkan Jokowi, Politikus PDIP Minta Awasi Menteri yang Bermanuver untuk 2024: Presiden Terjebak
Politikus PDIP Kapitra Ampera mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemungkinan sejumlah jajarannya memiliki kepentingan politik.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Meskipun begitu, Donny menilai negara bukan menjadi dalang utama dalam pembatasan kebebasan ini.
"Artinya memang ada penurunan kebebasan sipil politik sedikit sekali," singgung Donny.
"Kita harus cek apakah penurunan itu disebabkan oleh apa," tambahnya.
Ia menilai pemerintah tidak pernah dengan sengaja membungkam suara-suara kritis.
Baca juga: Demokrasi Disebut Tak Beres, Mahfud MD: Kalau Mau Beres, Kembalikan Pemerintah Jadi Otoriter
"Apakah pembungkaman itu dilakukan oleh negara?" ungkit Tenaga Ahli KSP tersebut.
"Kalau kita lihat, tidak. Negara tidak pernah melakukan apapun untuk membungkam kebebasan berpendapat," tegasnya.
Di sisi lain, Donny menilai pembungkaman itu justru terjadi di antara masyarakat sendiri.
Ia menerangkan praktek itu dapat terjadi melalui laporan yang disampaikan masyarakat.
"Kita mesti cek, justru banyak terjadi kasus yang terjadi secara horizontal antara aktor-aktor sipil," komentarnya.
"Kalaupun ada yang mengadukan, mungkin berseberangan, itu bukan negara. Mungkin simpatisan, mungkin juga pendukung secara tidak langsung," tambah Donny.
Menanggapi hal tersebut, Donny menilai praktek penegakan hukum seharusnya lebih dikuatkan.
Ia menambahkan, pemerintah sudah cukup fokus dalam menyediakan hak berdemokrasi.
"Itu saya kira ujiannya ada di proses hukumnya, apakah cukup alat bukti dan lain sebagainya," katanya.
"Saya mau tegaskan di sini, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah pemerintahan yang demokratis, menghargai hak-hak demokrasi. Kita tidak pernah melakukan penangkapan atau penahanan karena alasan politik, pasti ada dugaan tindak pidana," tandas Donny. (TribunWow.com/Brigitta)
