Demokrasi Disebut Tak Beres, Mahfud MD: Kalau Mau Beres, Kembalikan Pemerintah Jadi Otoriter

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan terkait banyaknya kritikan yang ditujukkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di antaranya adalah mempersoalkan terkait kasus korupsi, penegakkan hukum, hingga sistem demokrasi  yang dinilai sudah mulai luntur.

Dilansir TribunWow.com dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (30/10/2020), Mahfud MD megatakan bahwa kondisi tersebut memang sudah menjadi konsekuensi dari sebuah negara demokrasi.

Baca juga: Jawab Kritik Gatot dan Amien Rais, Mahfud MD Sebut Keduanya Juga Tak Mampu Selesaikan Persoalan Itu

Baca juga: Mahfud MD: Besok Kalau Pak Gatot Jadi Presiden Pasti Ada yang Mengatakan Enggak Ngerti Pancasila

Menurutnya, persoalan yang tengah terjadi saat ini, mulai dari maraknya kasus korupsi hingga adanya kontroversi setiap pembuatan undang-undang, itu bukan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah.

Mahfud MD menegaskan bahwa ada lembaga-lembaga terkait yang sifatnya independen yang berhak mengurusi persoalan tersebut.

"Sama sekarang, 'Lho Pak Anda kok diam aja, kok orang dibebaskan dari korupsi', kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain," ujar Mahfud MD.

"'Pak DPR kok buat Undang-undang gitu, partai-partai', lho itu kan urusan di sana," imbuhnya.

Oleh karenanya, Mahfud MD menyadari bahwa pemerintah tentunya tidak bisa ikut mencampuri banyak kepada lembaga-lembaga yang bersifat independen.

Ia lantas mengatakan bahwa jika tidak ingin persoalan-persoalan itu terus muncul di Tanah Air, maka sistem pemerintahan bisa dikembalikan menjadi otoriter, meski hal itu tentunya tidak diharapkan.

Dengan begitu maka dipastikan roda pemerintahan akan terus berjalan satu arah, terlepas itu baik atau buruk.

Semuanya akan tunduk kepada perintah yang diberikan oleh atasannya, dalam hal ini adalah pemerintah.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi: Itu Beda dengan kepercayaan

"Kita endak boleh intervensi, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi," kata Mahfud MD.

"Yaudah ambil kau, lakukan apapun yang mau engkau lakukan, kita ikut," imbuhnya.

"Itu bukan demokrasi, jadi kalau sekarang banyak kritik," pungkasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyakini bahwa persoalan yang terjadi di Republik ini sudah kompleks dan sulit untuk diperbaiki.

Menurutnya tidak cukup hanya dengan mengandalkan seorang presiden atau pemerintah saja.

"Saya ingin tahu siapa yang bisa nyelesain masalah di negeri ini, ndak ada."

"Oleh karena itu saya katakan tidak ada yang berdaya, kecuali kita punya kesadaran kolektiv membangun demokrasi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 13.50

Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga memberikan tanggapan terkait hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan rilis hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Selasa (20/10/2020), menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi selama setahun kurang dari 50 persen.

Mahfud MD justru tetap terlihat masih santai dengan hasil survei tersebut.

Baca juga: UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan jika Penuhi Syarat Berikut, Ini Kata Mahfud MD: Zaman Saya Pernah

Mahfud MD menilai penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena persoalan di luar kendali, yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang wajar terjadi.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepuasan bukan berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepuasan berbeda dengan kepercayaan.

Ia lantas mengungkapkan hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dan dikatakannya tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi, yakni di angka 68 persen.

"Hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50 persen itu saya kira wajar, situasinya seperti ini," ujar Mahfud MD.

"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru dari MetroTV masih 68 persen," jelasnya.

"Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas."

Baca juga: Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Pertanyakan Peran Ma'ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu mungkin karena adanya beberapa kebijakan hukum yang banyak dipersoalkan, mulai yang di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya menegaskan bahwa persoalan hukum di MA dan KPK lepas dari tangan pemerintah.

Sehingga bisa dikatakan merupakan tanggung jawab penuh dari kedua lembaga independen tersebut.

Namun pastinya dalam survei ikut dikaitkan dalam penilaian terhadap pemerintah.

"Misalnya di bidang hukum. Hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya di Mahkamah Agung, terlalu banyak memberikan korting kepada koruptur," kata Mahfud MD.

"Itu kan sudah bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh ikut," imbuhnya.

"KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga bukan dari pemerintah," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)