Fahri Hamzah Sebut UU Cipta Kerja Diadopsi dari China: Akan Diketawain Investor Amerika dan Eropa

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan pandangannya terkait Ominibus Law UU Cipta Kerja yang tengah mendapatkan penolakan.

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah menilai bahwa UU Cipta Kerja ini seperti mengadopsi dari kebijakan di China.

Hal itu diungkapkan dalam kanal YouTube pribadinya, Fahri Hamzah Official, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Andai Masih di DPR Apakah akan Sahkan UU Cipta Kerja? Fahri Hamzah: Saya Mau Bilang ke Jokowi

Baca juga: Pada Karni Ilyas, Mahfud MD Pastikan UU Cipta Kerja Menjamin Korban PHK Dapat Pesangon: Dulu Enggak

Dalam kesempatam itu, Fahri Hamzah mulanya mengungkapkan soal dua negara sukses, khususnya dalam hal ekonomi, yakni Amerika Serikat dan China.

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa tentunya dua negara tersebut dijadikan patokan oleh setiap negara, termasuk Indonesia sendiri.

Namun Fahri Hamzah menilai saat ini pemerintah Indonesia justru lebih condong mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh China.

"Seperti ada dua pertarungan narasi besar di dunia ini yang kita itu mencoba meng-copy salah satunya," ujar Fahri Hamzah.

"Yaitu pertarungan antara sukses Amerika dan sukses China. Tiba-tiba sekarang ini kita agak cenderung menganggap cara sukses Amerika ini lambat," jelasnya.

"Sehingga seolah-olah dominant idea yang mempengaruhi pejabat kita sekarang ini adalah tentang sukses China."

Fahri Hamzah lantas menyakini bahwa Omnibus Law tidak akan banyak berdampak terhadap para investor yang digadang-gadang akan berdatangan ke Tanah Air.

Dirinya menambahkan, yaitu kecuali dengan investor dari China.

"Makanya saya menganggap Omnibus Law itu kalau kita bawa ke Eropa dan Amerika itu akan diketawain oleh investor Amerika dan Eropa," kata Fahri Hamzah.

"Tapi kalau Anda bawa ke China ini memang polanya, cocok untuk mereka," imbuhnya.

Baca juga: Ikut Pertanyakan Polemik Draf UU Cipta Kerja Beda-beda Versi, Mahfud MD: Saya Saja Ada 6 Draf

Lebih lanjut, politikus asal Sumbawa, NTB itu menyayangkan keputusan pemerintah dan juga DPR yang meloloskan dan mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Dikatakannya bahwa banyak dari mereka yang tidak paham dengan persepsi Omnibus Law tersebut.

"Yang sedang terjadi adalah tren untuk mengikuti China di dalam Omnibus Law ini dan dia lupa bahwa Omnibus Law tidak akan laku di barat, di Amerika dan di Eropa," ungkapnya.

"Di Jepang juga gak bakalan laku, ini lakunya cuman di China itu yang dia enggak paham," tutup Fahri Hamzah.

Simak videonya mulai menit ke- 51.27

Andai Masih Jadi Wakil Ketua DPR

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjawab pertanyaan terkait sikap yang akan dilakukan terhadap UU Cipta Kerja andai masih menjadi Wakil Ketua DPR.

Pertanyaan tersebut diberikan oleh Politisi Partai Nasdem, Akbar Faizal.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube Fahri Hamzah Official, Jumat (16/10/2020), dirinya mengatakan akan mencegah RUU Cipta Kerja itu untuk tidak disahkan menjadi undang-undang.

Baca juga: Pada Karni Ilyas, Mahfud MD Pastikan UU Cipta Kerja Menjamin Korban PHK Dapat Pesangon: Dulu Enggak

Baca juga: Ikut Pertanyakan Polemik Draf UU Cipta Kerja Beda-beda Versi, Mahfud MD: Saya Saja Ada 6 Draf

Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah menilai bahwa keputusan merombak begitu banyak undang-undang bukan langkah yang tepat.

Seperti yang diketahui, terdapat 79 undang-undang yang dilebur ke dalam satu undang-undang yang sering disebut UU Sapu Jagat itu.

"Seandainya Anda masih di DPR, Ominibus Law UU Cipta Kerja ini akan lolos atau tidak?" tanya Akbar Faizal.

"Seharusnya dicegah dari awal, saya pernah mengatakan ini kan yang mau dirombak ini adalah Undang-undang tidak saja yang 20 tahun terakhir yang kita buat," jelasnya.

"Ada undang-udang yang mau kembali ke masa lalu."

Menurutnya jika masih mempunyai kewenangan dalam membahas RUU Cipta Kerja, maka dirinya mengaku akan berbicara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya meminta kepada Jokowi supaya lebih baik mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika diperlukan.

Baca juga: Buka Dialog UU Cipta Kerja, Mahfud MD Tetap Persilakan Demo: Lari-lari di Tengah Hujan Kan Bagus

"Kalau saya mau bilang ke presiden, enggak perlu pak 'Bapak ambil aja itu PP-PP bapak buat penterjemahan yang meng-clear-kan terjemahan terhadap seluruh Undang-undang yang pernah ada dan dibikin lebih efektif," ungkapnya.

"Keperluannya cuman PP, kalau ada hal-hal yang menurut bapak nanti di dalam Undang-undang ada konflik, bikin Perppu," kata Fahri Hamzah.

Oleh karenanya dikatakan Fahri Hamzah tidak perlu harus melalui DPR yang akhirnya justru menjadi polemik dan mendapatkan penolakan karena prosesnya penyusun hingga pengesahan dianggap cacat hukum.

"Enggak perlu ribut di DPR dan enggak perlu menjadi otoriter, semua kewenangan mau dirampas," terangnya.

"Ada satu lembaga yang muncul yang enggak boleh diadili. Ini kan enggak masuk akal," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)