Andai Masih di DPR Apakah akan Sahkan UU Cipta Kerja? Fahri Hamzah: Saya Mau Bilang ke Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjawab pertanyaan terkait sikap yang akan dilakukan terhadap UU Cipta Kerja andai masih menjadi Wakil Ketua DPR.

Pertanyaan tersebut diberikan oleh Politisi Partai Nasdem, Akbar Faizal.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube Fahri Hamzah Official, Jumat (16/10/2020), dirinya mengatakan akan mencegah RUU Cipta Kerja itu untuk tidak disahkan menjadi undang-undang.

Baca juga: Pada Karni Ilyas, Mahfud MD Pastikan UU Cipta Kerja Menjamin Korban PHK Dapat Pesangon: Dulu Enggak

Baca juga: Ikut Pertanyakan Polemik Draf UU Cipta Kerja Beda-beda Versi, Mahfud MD: Saya Saja Ada 6 Draf

Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah menilai bahwa keputusan merombak begitu banyak undang-undang bukan langkah yang tepat.

Seperti yang diketahui, terdapat 79 undang-undang yang dilebur ke dalam satu undang-undang yang sering disebut UU Sapu Jagat itu.

"Seandainya Anda masih di DPR, Ominibus Law UU Cipta Kerja ini akan lolos atau tidak?" tanya Akbar Faizal.

"Seharusnya dicegah dari awal, saya pernah mengatakan ini kan yang mau dirombak ini adalah Undang-undang tidak saja yang 20 tahun terakhir yang kita buat," jelasnya.

"Ada undang-udang yang mau kembali ke masa lalu."

Menurutnya jika masih mempunyai kewenangan dalam membahas RUU Cipta Kerja, maka dirinya mengaku akan berbicara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya meminta kepada Jokowi supaya lebih baik mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika diperlukan.

Baca juga: Buka Dialog UU Cipta Kerja, Mahfud MD Tetap Persilakan Demo: Lari-lari di Tengah Hujan Kan Bagus

"Kalau saya mau bilang ke presiden, enggak perlu pak 'Bapak ambil aja itu PP-PP bapak buat penterjemahan yang meng-clear-kan terjemahan terhadap seluruh Undang-undang yang pernah ada dan dibikin lebih efektif," ungkapnya.

"Keperluannya cuman PP, kalau ada hal-hal yang menurut bapak nanti di dalam Undang-undang ada konflik, bikin Perppu," kata Fahri Hamzah.

Oleh karenanya dikatakan Fahri Hamzah tidak perlu harus melalui DPR yang akhirnya justru menjadi polemik dan mendapatkan penolakan karena prosesnya penyusun hingga pengesahan dianggap cacat hukum.

"Enggak perlu ribut di DPR dan enggak perlu menjadi otoriter, semua kewenangan mau dirampas," terangnya.

"Ada satu lembaga yang muncul yang enggak boleh diadili. Ini kan enggak masuk akal," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 52.40

Sebut Serampangan Ubah Aturan: Saya Yakin Presiden Tidak Paham

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah angkat bicara tentang omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Fahri Hamzah Official, diunggah Minggu (11/10/2020).

Diketahui sebelumnya UU Cipta Kerja banyak menuai protes karena dinilai lebih banyak merugikan pekerja dari berbagai sektor.

Baca juga: Sandiaga Uno soal UU Cipta Kerja: Kalau Penciptaan Lapangan Kerja, Harus Bicara tentang Rakyat

Menurut Fahri sendiri, tidak mungkin menyederhanakan 79 undang-undang menjadi omnibus law tanpa menimbulkan kerumitan yang baru.

"Saya sudah mengatakan di beberapa postingan, bagaimana bisa sebuah undang-undang yang disebut dengan Cipta Lapangan Kerja tiba-tiba dimusuhi oleh masyarakat, menciptakan demonstrasi besar, dan kekacauan di mana-mana," komentar Fahri Hamzah.

Ia lalu merunut akar permasalahan sejak awal omnibus law UU Cipta Kerja dicetuskan.

Menurut Fahri, para penyusun UU Cipta Kerja sendiri tidak paham masalahnya.

"Termasuk juga akar ini tidak disadari oleh pemerintah. Presiden, wakil presiden, para menko, dan jajaran kabinet enggak paham soal ini," komentarnya.

"Saya sudah lacak ini dari awal, memang orang-orang ini enggak paham," lanjut mantan Wakil Ketua DPR ini.

Ia menyinggung aspek demokratis yang dinilai tidak ada dalam UU Cipta Kerja saat ini.

"Pertama mazhab dari undang-undang sapu jagat omnibus law Cipta Kerja. Mazhabnya ini adalah mazhab otoriter," ucap Fahri Hamzah.

"Ini mazhab dari menyederhanakan persoalan yang tidak mungkin disederhanakan," singgungnya.

Baca juga: Beredar Fitnah Demokrat dan Cikeas Dalang Kerusuhan UU Cipta Kerja, SBY: Saya Dibeginikan Terus

Fahri menegaskan sebuah undang-undang harus memuat aspek demokratis, sehingga tidak bisa dikebut dalam sekali jadi.

Selain itu, ia menyinggung undang-undang terkait ketenagakerjaan selama ini sudah teruji di dalam Mahkamah Konstitusi (MK).

"Undang-undang yang sudah kita produksi dalam 20 tahun terakhir itu semua adalah undang-undang demokratis," ungkitnya.

Maka dari itu, tidak mungkin 79 undang-undang ini disederhanakan begitu saja.

Fahri menilai alasan 'penyederhanaan perizinan' ini justru akan menimbulkan masalah baru.

"Jadi tidak mungkin dia secara serampangan diubah, diganti pasal-pasalnya, dicabut, dicomot, ditambal, padahal di Mahkamah Konstitusi (MK) pasal-pasal itu sudah pernah dicopot, apabila dicantumkan kembali itu bisa menjadi masalah," tandasnya.

Lihat videonya mulai menit 1.00:

(TribunWow/Elfan/Brigitta)