UU Cipta Kerja
Sandi Uno Tanggapi soal UU Cipta Kerja, Minta UMKM Bisa Diprioritaskan dan Rakyat Menerima Manfaat
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus politisi Partai Gerindra, Sandiaga Uno memberikan komentarnya terkait kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
Beragam penolakan hingga aksi unjuk rasa disampaikan masyarakat terkait disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Terkait hal tersebut, Sandiaga Salahuddin Uno pun angkat bicara.
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, sebaik-baik undang-undang adalah peraturan yang memberdayakan masyarakat.
Baca juga: ASN Perkosa Gadis di Bawah Umur Sebanyak Dua Kali hingga Hamil, Sempat Dilakukan di Rumah Korban
"Sebaik-baik undang-undang adalah memberdayakan masyarakat," ungkap Sandiaga Uno dalam siaran tertulis pada Jumat (16/10/2020).
"Seandainya ada undang-undang Cipta Kerja ini adalah harusnya undang-undang yang memberdayakan masyarakat. Salah satunya UMKM," jelasnya.
Seperti halnya di Kabupaten Banyuwangi yang dimenurutnya sebagian besar lapangan kerja diciptakan dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Oleh karena itu, menurutnya, sektor UMKM dapat leboh diprioritaskan oleh pemerintah.
Sebab, pelaku usaha UMKM membutuhkan keberpihakan pemerintah, khususnya dalam perizinan, permodalan hingga jaminan persaingan usaha.
Sehingga, lanjutnya, UMKM dapat terus berinovasi dan tumbuh meningkatkan perekomian bangsa.
Baca juga: Ungkit Masa Lalu, Gading Marten Ngaku Trauma Lihat Raffi Ahmad Sibuk Main Ponsel: Suke ke Mana-mana
"Di Banyuwangi kita lihat sendiri bahwa pencipta lapangan kerja adalah UMKM. Jadi mereka harus ada di garda depan dalam menciptakan lapangan kerja," ungkap Sandi.
"Kita tahu, produk-produk UMKM ini memerlukan akses pemasaran. Akses Permodalan dan juga akses peningkatan SDM," jelasnya.
Merujuk hal tersebut, Sandi berharap UU cipta kerja dapat mengakomodir keberlangsungan usaha.
"Harapannya dengan lahirnya undang-undang ini kita pastikan bahwa UMKM akan terberdayakan. Kita akan mengkaji dan memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar berpihak kepada rakyat. Karena seratus juta lebih lapangan kerja bergantung dari sektor UMKM," jelasnya. (TribunWow.com/ Elfan Fajar)