Buka Dialog UU Cipta Kerja, Mahfud MD Tetap Persilakan Demo: Lari-lari di Tengah Hujan Kan Bagus

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menanggapi aksi penolakan yang berkelanjutan terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Jumat (16/10/2020).

Diketahui UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari para mahasiswa, buruh, dan masyarakat melalui aksi unjuk rasa karena dinilai akan merugikan kalangan pekerja berbagai sektor.

Baca juga: Jokowi Tak Bisa Temui Para Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja, Utus Stafsus Dengar Keluhan Pendemo

Menanggapi hal tersebut, Mahfud menegaskan pemerintah akan membuka ruang dialog dengan masyarakat.

"Dialog masih terbuka," tegas Mahfud MD.

Ia juga mempersilakan masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkaman Konstitusi (MK) jika dirasa substansi UU Cipta Kerja terlalu meresahkan.

"Tapi yang sudah menganggap itu (UU Cipta Kerja) hina, melanggar konstitusional, silakan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa masih banyak jalan," papar Mahfud.

Diketahui dalam berbagai demo sebelumnya, massa menuntut bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat dialog terbuka.

Mengenai hal itu, Mahfud menjelaskan akan ada dialog terbuka, terutama terkait 39 aturan turunan dalam UU Cipta Kerja.

"Pasti nerima masukan, bahkan tadi sudah ada," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud menyebut dirinya sudah menyampaikan masukan tersebut ke menteri terkait.

Ia menilai dialog UU Cipta Kerja nantinya dapat dilakukan dengan damai.

Meskipun begitu, mantan politikus PKB ini tetap mempersilakan jika ada massa yang ingin berdemo.

"Kita merancang dialog enggak usah ribut-ribut, ramai-ramai," tegas Mahfud.

"Tapi yang mau demo, demo saja. Saya senang juga, maksudnya lari-lari di tengah hujan itu 'kan bagus," tambahnya.

Baca juga: Pemerintah Terkesan Lebih Serius Usut Dalang Demo, Mahfud MD: Yang Urusan Buruh Tetap Terus Jalan

Dalam tayangan yang sama, sebelumnya Mahfud menerangkan akan ada sejumlah aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Dalam proses penciptaan aturan tersebut, akan dibuat ruang dialog dengan masyarakat.

"Tentu dialog itu dibuka. Pertama kalau mau yang PP (Peraturan Pemerintah) masih terbuka untuk hal-hal yang sifatnya masih menjadi perbedaan tafsir," terang Mahfud.

"Dituangkan saja nanti bagaimana di Peraturan Pemerintah," lanjutnya.

Ia menjelaskan masih ada banyak cara untuk menyesuaikan penerapan UU Cipta Kerja yang menuai kontroversi dan gelombang penolakan dari masyarakat tersebut.

"Lalu nanti setiap menteri terkait, yang tanah urusan tanah, yang perhubungan urusan perhubungan, nanti akan membuat Permen (Peraturan Menteri) sendiri-sendiri terkait omnibus law itu. Lalu ada Perkada (Peraturan Kepala Daerah)," papar Mahfud.

Lihat videonya mulai menit 7.30:

Ungkap Bocoran Demo Berlangsung sampai 28 Oktober

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan rencana pemerintah dalam menghadapi demo oleh aliansi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (15/10/2020).

Diketahui sejak Rabu (7/10/2020) demo menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berlangsung di berbagai wilayah.

Baca juga: Ragukan Viral Pendemo Dipukul, Dicukur, dan Dijemur Polisi, Mahfud MD: Ya Coba Videonya Diberi Saya

Hal tersebut kemudian disinggung presenter Rosiana Silalahi.

"Soal undang-undang omnibus law ini tampaknya ada keinginan ini dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, maka gerakan-gerakan demosntrasi itu akan terus berlangsung," ungkit Rosi.

Pasalnya sejumlah demo menolak UU Cipta Kerja berujung ricuh dan pengrusakan fasilitas umum.

Mahfud MD mengungkapkan jajarannya sudah mendeteksi sampai kapan demo akan berlangsung.

Tidak hanya itu, ia mengaku pihaknya mengetahui tanggal-tanggal pasti dan lokasi demo.

"Demo ini kita sudah tahu kira-kira akan berlangsung sampai tanggal 28 Oktober," ungkap Mahfud MD.

"Kita sudah tahu tanggal-tanggalnya, sudah punya (informasi)," lanjutnya.

Menurut Mahfud, informasi itu diperoleh dari sejumlah intelijen di lapangan.

Ia terang-terangan mengungkap ada banyak intelijen yang diturunkan sehingga informasi demo itu dapat diketahui.

"'Kan kita punya intel. Kalau kita bicara intel, ingat intel itu bukan hanya BIN (Badan Intelijen Negara)," papar mantan Ketua Mahkaman Konstitusi (MK) ini.

Baca juga: Disekap dan Dipukul Sekop saat Demo UU Cipta Kerja, Kepala Seorang Polisi di Bandung Luka Robek

"Ada intelkam, ada intel Kejaksaan Agung, intel imigrasi, banyak," lanjutnya.

"Jadi tidak bisa menuding BIN semata-mata kalau membocorkan intel. Intel kita banyak sekali," tambah mantan politisi PKB tersebut.

Meskipun begitu, informasi yang baru diketahui adalah sampai menjelang akhir Oktober.

Mengenai kemungkinan demo akan berlanjut lebih lama lagi, Mahfud mengaku belum mendapat informasi tersebut.

"Artinya setelah 28 Oktober pemerintah melihat dari semua deteksi di lapangan tidak ada lagi gelombang besar menentang omnibus law?" singgung Rosi.

"Kita mengidentifikasi itu 28 Oktober. Yang sesudahnya nanti kita lacak lagi, tidak sekarang, masih agak lama," jelas Mahfud MD. (TribunWow.com/Brigitta)