Breaking News:

UU Cipta Kerja

Tolak Tanda Tangan Surat Pendemo UU Cipta Kerja, Edy Rahmayadi: Belum Dapat Naskah Asli untuk Apa

Edy Rahmayadi bakal segera mencari salinan naskah asli UU Cipta Kerja, untuk menyikapi protes kaum buruh.

Tribunnews
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi 

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi enggan menandatangani surat penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu lantaran ia masih belum menerima naskah asli undang-undang yang disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu, sehingga tak mengetahui persoalan asli yang menjadi permasalahan.

Oleh karena itu, ia akan segera mencari salinan naskah asli UU Cipta Kerja, untuk menyikapi protes kaum buruh.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ditemui seusai melaksanakan salat di Masjid Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat (2/10/2020).
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ditemui seusai melaksanakan salat di Masjid Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat (2/10/2020). (TribunMedan/Satia)

 

Baca juga: Diminta Tanda Tangan Surat Tolak UU Cipta Kerja, Edy Rahmayadi: Belum Sampai Udah Dibuang ke Sampah

Pasalnya, informasi seputar Omnibus Law UU Cipta Kerja masih simpang siur.

Setelah mendapatkan salinan asli, pihaknya akan bersama-sama membahasnya.

"Kita akan mencari data yang benar, karena ini simpang siur. Kita kemudian akan membahas apabila sudah mendapatkan surat itu, sama-sama kita kaji," ujarnya, seusai rapat di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (12/10/2020).

Diketahui, ada 10 tuntutan yang dilayangkan buruh terkait dengan pengesahan Omnibus Law, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK), sanksi pidana, tenaga kerja asing (TKA), dan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Kemudian, Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK), pesangon, waktu kerja, hak upah atas cuti atau cuti yang hilang.

Lalu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup, "outsourcing" atau alih daya seumur hidup dan potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akibat karyawan kontrak atau alih daya seumur hidup.

Mantan Pangkostrad ini akan mengusahakan agar salinan naskah tersebut didapatkan, untuk kemudian dapat mengkaji permasalahan yang disampaikan kaum buruh.

"Kita usahakan mencari mengenai surat itu. Kalau itu belum dapat untuk apa kita persoalkan," ucapnya.

Selain itu, Edy mempersilakan para buruh untuk berunjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi dan keluhannya kepada pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar para pendemo tidak merusak fasilitas negara.

"Kalian boleh berunjuk rasa, karena dilindungi oleh undang-undang, tetapi jangan merusak itu yang terutama," ungkapnya.

Baca juga: Didesak Tanda Tangani Surat Tolak UU Cipta Kerja, Edy Rahmayadi: Lain Edy Lain Ridwan Kamil

 

Draf Final 1.035 Halaman

Sementara itu, draf final RUU Cipta Kerja kini sudah beredar di sejumlah kalangan.

Draf tersebut berisi 1.035 halaman, dan diberikan judul penyimpanan "RUU CIPTA KERJA - KIRIM KE PRESIDEN.pdf".

Pada halaman terakhir, ada tanda tangan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Draf ini bertambah dari draf RUU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober, yang berjumlah 905 halaman.

Draf ini dibagikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi (Awi), memberikan draf RUU Cipta Kerja kepada wartawan, siang hari sebelum rapat paripurna digelar.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan draf RUU Cipta Kerja versi terbaru berjumlah 1.035 halaman.

"Iya, (draf) itu yang dibahas terakhir yang surat 1.035 (halaman)," kata Indra saat dihubungi, Senin (12/10/2020).

Menurut Indra, perbaikan yang dilakukan didasarkan pada draf yang diselesaikan saat rapat paripurna pengesahan, yang berjumlah 905 halaman.

Baca juga: Fakta Ketua KAMI Medan Ditangkap, Diduga Dalang Kerusuhan saat Demo hingga Bakal Dibawa ke Jakarta

"Yang paripurna basisnya itu, tapi kemudian itu kan formatnya masih format belum dirapikan.

Setelah dirapikan spasinya, redaksinya segala macam, itulah yang disampaikan Pak Azis (yang 1.035 halaman)," ujar Indra.

Ia mengatakan, DPR memiliki waktu setidaknya hingga Rabu (14/10/2020) mendatang untuk memperbaiki redaksional draf RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, DPR RI diberikan waktu selama tujuh hari kerja untuk menyerahkan RUU kepada presiden.

Padahal, apabila merujuk ke UU Nomor 12/2011, DPR menyampaikan RUU dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

DEMONSTRASI menolak Undang-undang Omnibus Law di Gedung DPRD Sumut, Senin (12/10/2020).
DEMONSTRASI menolak Undang-undang Omnibus Law di Gedung DPRD Sumut, Senin (12/10/2020). (TribunMedan/Risky Cahyadi)

Artinya, Senin ini semestinya menjadi hari terakhir DPR untuk segera menyerahkan RUU kepada presiden.

"Nanti, siang ini masih mau difinalkan dulu," kata dia.

"Yang disebut tujuh hari adalah tujuh hari kerja.

Tujuh hari kerja itu ya adalah Rabu. Sabtu dan Minggu tidak dihitung," tambah Indra.

Ia pun menjamin perbaikan yang dilakukan DPR hanya sebatas koreksi kesalahan kata atau format penulisan.

Tidak ada ada perubahan substansi dalam RUU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin pekan lalu.

"Enggak ada (perubahan substansi). Itu hanya typo dan format.

Kan format dirapikan kan jadinya spasi-spasinya ke dorong semuanya halamannya," papar Indra. (TribunMedan/Satia)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Upayakan Cari Naskah Asli UU Cipta Kerja, Gubernur Edy Rahmayadi Persilakan Buruh Demo

Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Editor: Mohamad Yoenus
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved