UU Cipta Kerja
Massa akan Demo Lagi terkait UU Cipta Kerja, Jokowi Langsung Beri Instruksi ke Menterinya
Aksi unjuk rasa besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja dikabarkan akan kembali digelar di depan Istana Negara.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Narasi yang kita perjuangkan pada hari itu, ternyata nihil, karena Presiden RI pada saat itu melanjutkan perjalanan dinas ke Kalimantan Tengah untuk melihat itik di sebuah peternakan," sambung Remy.
Ia mengatakan, demo pada Kamis lalu merupakan puncak kemarahan masyarakat.
Mereka menuntut agar Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU Cipta Kerja.
"Aksi Nasional Bertajuk #CabutOmnibusLaw UU Cipta Kerja yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020 adalah suatu momentum kemarahan masyarakat Indonesia untuk mendesak Presiden RI mengeluarkan Perppu UU Cipta kerja yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna," ungkapnya.
Baca juga: Aksi Tolak UU Cipta Kerja, dari FPI, GNPF sampai PA 212 Tuntut Jokowi Mundur hingga PDIP Bubar
Sejumlah Ormas akan Demo
Di sisi lain, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212, Slamet Maarif menjelaskan bahwa gabungan sejumlah ormas akan melakukan demo terkait UU Cipta Kerja.
Menurutnya, UU Cipta Kerja hanya menguntungkan para oligarki dan membuat rakyat merugi.
"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dikutip dari Wartakotalive.com, Minggu (11/10/2020).
"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya.
Baca juga: Misteri Perusuh Demo di Jakarta, Pakar Politik Yakin Bukan Mahasiswa: Paling Vandalisme Corat-coret
Dalam kesempatan itu, Slamet juga menyesalkan terkait Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.
"Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," jelas Slamet. (TribunWow.com/Mariah Gipty)
Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul Masih Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Arahan Jokowi ke Menteri, BEM SI Sindir Jokowi yang Pilih Lihat Itik daripada Hadapi Pengunjuk Rasa UU Cipta Kerja dan Warta Kota dengan judul Giliran FPI, GNPF, PA 212 dan Puluhan Ormas Akan Gelar Aksi Besar Tolak UU Ciptaker di Istana Negara
