Di ILC, Fahri Hamzah Promosi Paslonnya untuk Pilkada 2020, Karni Ilyas Peringatkan dan Minta Tagihan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mendapat peringatan dari pembawa acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas.

Diundang untuk membahas tema ILC yakni 'Pilkada, Kenapa Takut?', Fahri Hamzah justru mempromosikan calon yang diusung olah partainya di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Oleh karenanya, Fahri Hamzah dinilai seakan-akan melakukan kampanye dalam acara tersebut, Selasa (22/9/2020).

• Fahri Hamzah di ILC: Kabinet Jokowi Ini Dibentuk Bukan untuk Hadapi Krisis, tapi untuk Pesta

• Pakai Bahasa Indonesia saat Pidato Pertama di Sidang PBB, Jokowi Ingatkan Peran PBB: Belum Tercapai

Dilansir TribunWow.com, pasangan calon (paslon) yang dikenalkan oleh mantan Wakil Ketua DPR itu adalah paslon NurSalam, yakni Nurdin Ranggabrani-Burhanuddin Jafar Salam.

Keduanya merupakan calon bupati dan wakil bupati Sumbawa di Pilkada Serentak 2020.

"Kita ini di Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini sedang membangun kolaborasi di tingkat bawah, di Sumbawa saya membangun kolaborasi dengan kader-kader partai yang mengusung pasangan NurSalam, Nurdin Ranggabrani-Burhanuddin Jafar Salam," ujar Fahri Hamzah.

"Itu kandidat kita di Sumbawa," jelasnya.

Mendengar hal itu, Karni Ilyas sedikit mempermasalahkan.

Terlebih yang disampaikan oleh Fahri Hamzah tidak hanya sekali, melainkan sudah dua kali.

Ia pun memberikan peringatan kepada Fahri Hamzah bahwa acaranya tersebut bukan sebagai ajang untuk promosi atau kampanye.

"Ini kalau tiga kali Anda menyebut nama itu, maka saya akan tagih Anda untuk membayar iklan," kata Karni Ilyas.

"Ya itu aspirasi rakyat Bang Karni," jawab Fahri Hamzah.

• Pidato Pertama di Sidang PBB, Jokowi Beri Dukungan ke Palestina, Singgung Soekarno dan KAA Bandung

Karni Ilyas lantas meminta politikus kelahiran Sumbawa itu kembali ke dalam topik bahasan, yakni pendapatnya terkait keputusan dari Jokowi yang tetap melangsungkan gelaran Pilkada Serentak 2020.

Dikatakan Fahri Hamzah, ada segi positifnya untuk tetap menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Alasannya menurutnya adalah karena selain sedang mengalami krisis kesehatan dan ekonomi, pemerintah juga mengalami krisis legitimasi.

"Kembali ke topik ini, Anda setuju ditunda Pilkada?" tanya Karni Ilyas.

"Saya ingin mengatakan, pertama saya mengkhawatirkan krisis bukan cuman krisis kesehatan, dan sekarang krisis ekonomi yang menjadi dilema kita," jawab Fahri Hamzah.

"Saya juga mencemaskan krisis legitimasi kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah," imbuhnya.

Fahri Hamzah menilai bahwa masyarakat seperti sudah tidak lagi mempunyai kepercayaan terhadap pemerintah, terlebih kepada pemerintah pusat dalam masalah penanganan Covid-19.

"Sebab kalau kita masih punya kekuasaan yang legitimate kita bisa menghadapi krisis kesehatan, krisis ekonomi," katanya.

• Pertama Kali Jokowi akan Tampil di Sidang PBB, Rocky Gerung: Indonesia Kan Dibully oleh 59 Negara

Simak videonya mulai menit ke- 5.07

Fahri Hamzah: Kabinet Ini Dibentuk Bukan untuk Hadapi Krisis, tapi untuk Pesta

Dalam kesempatan yang sama, Fahri Hamzah juga menyoroti tajam sikap dan langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 atau Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah menilai bahwa kabinet bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang tidak disiapkan untuk menghadapi krisis, melainkan dibentuk untuk berpesta.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (22/9/2020).

Fahri Hamzah lantas mengingatkan kepada Jokowi supaya bisa mengubah cara kerja para menterinya dalam menghadapi krisis dan pandemi Covid-19 ini.

Menurutnya yang dibutuhkan oleh pemerintah, termasuk jajaran para menteri saat ini adalah kerja yang luar biasa yang tentunya berbeda jauh dari kondisi-kondisi normal sebelumnya.

"Ini yang saya ingin ingatkan kepada pemerintah pusat, kabinet ini dibentuk bukan untuk menghadapi krisis, kabinet ini dibentuk untuk pesta," ungkapnya.

"Tidak sadar kalau di depan matanya ada krisis besar."

"Itu sebabnya Pak Jokowi sekarang harus memimpin war kabinet, kabinet perang, dia harus mengumumkan bahwa ini situasi spesial," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)