Soal Curhat Ahok tentang BUMN, Said Didu Anggap Terlalu 'Ecek-ecek': Harusnya Isu Kenapa Rugi

TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya membahas isu yang lebih genting dalam perusahaan yang ia kelola.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan Indonesia Business Forum di TvOne, Rabu (16/9/2020).

Diketahui sebelumnya Ahok mengungkapkan sejumlah praktek kecurangan dalam BUMN, khususnya Pertamina.

• Sebut Ahok Head to head dengan Erick Thohir soal BUMN, Refly Harun: Cantolannya Sama-sama Presiden

Ia membongkar sistem gaji yang tidak adil sampai banyaknya orang 'titipan' yang menjadi direksi di berbagai perusahaan BUMN.

Menanggapi hal itu, Said Didu menilai kritik Ahok tidak substansial.

"Saya menyatakan substansi yang dilempar Ahok itu substansi yang ecek-ecek, bukan substansi Pertamina yang sebenarnya. Substansi Pertamina lain dari itu," komentar Said Didu.

Ia menyinggung ada isu lain yang lebih genting untuk dibahas, yakni kerugian PT Pertamina yang mencapai Rp11 triliun.

Menurut Said, sebagai Komisaris Utama seharusnya Ahok mengangkat isu tersebut.

"Harusnya Ahok keluar dengan isu yang besar, kenapa Pertamina rugi? Itu harusnya dia, kenapa rugi, dia uraikan ke publik," jelasnya.

Said Didu lalu mengungkapkan kemungkinan perusahaan berplat merah itu bisa merugi.

"Saya paham, ruginya karena beban dari pemerintah," papar mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.

"Seharusnya Ahok menyatakan, 'Kami beban pemerintah'," lanjut Said.

Ia menilai isu gaji jajaran direksi tidak cukup penting untuk dibahas Ahok.

Diketahui Ahok menyinggung adanya pejabat yang sudah diturunkan dari posisinya tetapi tetap menerima gaji pokok sesuai jabatan awal.

"Jadi jangan gaji dipersoalkan. Terlalu ecek-ecek," ucap Said Didu.

• BTP Ungkap Siasat Oknum Internal Pertamina Pancing Emosi saat Rapat, Ahok Mengganggu Keharmonisan

"Menurut saya ini Ahok harus berubah menjadi insan korporasi dan bukan tempatnya cari popularitas di Pertamina, cari profit di Pertamina," sindirnya.

Dalam tayangan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno turut menanggapi kritik Ahok yang viral tersebut.

"Menurut saya persaingan antarbangsa di masa depan itu persaingan antarorganisasi bisnis, persaingan tata kelola antarbangsa," komentar Hendrawan.

"Itu sebabnya kalau kita bicara tentang tata kelola BUMN, saya kira ini pintu masuk yang tepat," tambahnya.

Ia berharap kritik yang dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat menjadi pembelajaran bagi BUMN.

Lihat videonya mulai menit 5:00

Pejabat Pertamina yang Dicopot tapi Tetap Terima Gaji Fantastis

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan fakta terkait perusahaan yang dikelolanya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam kanal YouTube POIN, diunggah Senin (14/9/2020).

Dalam tayangan itu, Ahok mengungkapkan sistem kerja dan tata kelola yang buruk dalam perusahaan plat merah tersebut.

• Tiba-tiba Ahok yang Kini Jadi Komisaris Utama Pertamina Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Ada Apa?

Ahok bahkan mengusulkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan agar dapat dikelola secara lebih profesional dan tidak dicampuri politik.

Ia memberi contoh pada sistem gaji di Pertamina.

Menurut Ahok, pejabat yang telah dicopot dari posisinya tetap menerima gaji pokok yang sama dengan alasan sudah lama tergabung menjadi karyawan.

"Orang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama perusahaan, misalkan gajinya Rp100 juta lebih, masak dicopot gaji masih sama?" ungkap Ahok.

"Alasannya dia sudah orang lama. Ya, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," tambahnya.

Ia menyebutkan angka fantastis yang diterima para pejabat tersebut, saat sudah tidak bertanggung jawab di posisi yang sama.

Ahok menyinggung para pejabat ini bisa disebut 'tidak bekerja' sama sekali.

• Minta Catat Menteri yang Kerap Tampil di TV, Refly Harun Singgung Satu Nama: Bisa Menggerakkan BUMN

"Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Bayangin orang kerja sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta, dicopot, enggak kerja pun dibayar segitu," ungkitnya.

"Gila aja ini. Itu saya rasa bisa dituntut," kecam mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Ahok menegaskan dirinya ingin mengubah sistem semacam itu.

"Kita lagi ubah sistem itu," tegasnya.

Ia lalu mengungkapkan fakta lain tentang perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Politisi asal Belitung ini menyebutkan Peruri meminta sejumlah uang dari Pertamina untuk membiayai pergantian proyek.

Nilai proyek yang diminta itu bahkan mencapai setengah triliun rupiah.

"Saya dipaksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga, masak minta Rp500 miliar untuk minta proses paperless di kantor Pertamina?" singgung Ahok.

"Itu BUMN juga, sama saja sudah dapat Pertamina, enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton?" sindirnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)