Sebut Pemda DKI Menjerit Gegara Pilihan Anies soal PSBB, Wakil Ketua DPRD Jakarta: Memang Pahit

TRIBUNWOW.COM - Pro dan kontra mencuat seusai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menarik rem darurat PSBB transisi di Ibu Kota.

Dimulai pada tanggal 14 September nanti, penetapan PSBB di Jakarta akan kembali seperti masa awal pandemi dengan berbagai peraturan yang ketat.

Menanggapi hal tersebut,Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) DKI juga ikut kesulitan menghadapi kondisi sekarnag ini.

• Jakarta Balik ke PSBB Awal, Epidemiolog UI Sindir Pemerintah Pusat: Memang Sulit Jadi Gubernur DKI

Pernyataan itu disampaikan Taufik pada acara KABAR PETANG, Sabtu (12/9/2020).

Awalnya, Taufik menjelaskan bahwa keluhan dari pihak pengusaha hiburan juga dirasakan oleh pemerintah yang turut terkena imbasnya.

"Pemda DKI juga menjerit, kan income (pemasukan) dari sektor hiburan jadi drop (turun)," ujar Taufik.

Kendati demikian, saat ini tidak ada pilihan lain, selain memprioritaskan keselamatan warga.

"Jadi saya kira ini problem-nya (masalahnya), pilihannya adalah memang kesehatan atau ekonomi," kata dia.

"Mengambil keputusan untuk menyelamatkan nyawa manusia itu yang diutamakan."

"Karena kalau itu (menyelamatkan nyawa manusia) dilakukan, ekonomi akan ikutan," sambungnya.

Terkait keluhan para pebisnis dunia hiburan, Taufik menyinggung bagaimana bisnis hiburan pasti melibatkan kerumunan orang yang banyak.

Seperti yang diketahui, kerumunan orang dalam jumlah besar dilarang di dalam aturan PSBB.

Taufik juga berharap ada solusi nyata dari Pemda DKI untuk membantu para pengusaha yang terkena dampak dari PSBB.

"Tinggal nanti apa kebijakan Pemda DKI kita akan dorong supaya ada relaksasi soal pajak hiburan misalkan supaya pengusaha-pengusaha hiburan tidak mem-phk-kan karyawannya," kata dia.

"Saya kira semua, bukan cuma pengusaha hiburan yang menjerit, semua menjerit terhadap situasi ini."

"Ini situasi yang kita hadapi secara nyata dan kita memang sudah tidak boleh main-main lagi," lanjutnya.

Soal pelaksanaan PSBB nanti, Taufik menjelaskan pihaknya telah menyarankan Pemda DKI untuk mengikutsertakan ormas, parpol, dan masyarakat untuk mengawasi berjalannya penetapan PSBB.

"Saya setuju bahwa mulai tanggal 14 besok itu soal pengawasan harus lebih ketat," ujar Taufik.

"Pilihannya memang pahit," tandasnya.

• Refly Harun Sebut Kebijakan PSBB Anies Baswedan Dijadikan Kambing Hitam oleh Pemerintah Pusat

• Anies Baswedan Pilih PSBB Jakarta, Khofifah Singgung Lockdown Lokal: Tidak sampai Satu Desa

Simak video selengkapnya mulai menit ke-9.45:

Ketum HIPPI DKI:  Penantian Panjang Lagi

Di sisi lain, Pengusaha atau Ketua Umum Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menjelaskan bahwa keputusan Anies menarik rem darurat PSBB dirasa cukup sulit bagi para usahawan.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Jumat (11/9/2020) Sarman menjelaskan bahwa sebenarnya pengusaha hiburan malam khususnya sudah melakukan protes pada Anies.

Adanya PSBB kembali maka penantian panjang pengusaha membuka usahanya kembali ditunda.

"Ya memang sangat dilematis ya, ini pengusaha-pengusaha hiburan sudah enam bulan tutup, sebenarnya sudah beberapa kali demo di balai ibu kota."

"Dengan adanya PSBB ini ya berarti, penantian panjang lagi . Tentu memang kita bisa membayangkanah usaha kita enam bulan tidak jalan," jelas Sarman.

Apalagi bisa saja ada sebagian pengusaha yang masih bertanggung jawab membayar karyawannya.

"Tentu posisi mereka pasti tentu akan akan sulit."

"Boro-boro mereka menggaji karyawan sampai saat ini saya tidak mengerti," kata dia.

Meski demikian, ia berharap agar Anies bisa berkoordinasi dengan pemerintah di sekitar Jakarta lainnya agar PSBB benar-benar efektif.

"Tapi yang jelas kami sangat berharap agar ada jawaban ada kita PSBB ini."

"Makanya tadi kami sangat merespons sekali misalnya Pak Gubernur mengatakan penerapan PSBB ini juga akan dikordinasikan juga dengan pemerintah penyangga lainnya, Botabek," harapnya.

Apalagi keluar masuk Jakarta dengan daerah penyangga lainnya juga cukup tinggi.

"Saya rasa harus karena bagaimanapun peregerakan manusia di Jakarta itu sangat tinggi, tidak ada koordinasi tidak efektif," sambung Sarman.

Selain itu, Sarman juga berharap agar pemerintah memperpanjang bantuannya bagi para pelaku usaha.

"Harapan kami juga beberapa stimulus dan relaksasi yang selama ini diberikan pengusaha itu kalau bisa diperpanjang sampai akhir tahun depan," ucap Sarman. (TribunWow.com/Anung/Mariah Gipty)