Virus Corona
Jakarta Balik ke PSBB Awal, Epidemiolog UI Sindir Pemerintah Pusat: Memang Sulit Jadi Gubernur DKI
Epidemiolog Pandu Riono menyinggung soal kelalaian pemerintah pusat yang memicu kembalinya Jakarta ke kondisi awal PSBB.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan untuk menarik rem darurat dan mengembalikan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, seperti masa awal pandemi.
Pilihan Anies tersebut diambil setelah meningkatnya angka kasus Covid-19 di Ibu Kota.
Melihat keputusan yang diambil oleh Anies, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menyindir pihak pemerintah pusat yang lalai menjalankan aturan saat masa PSBB transisi.
• Berbeda Pendapat dengan Anies Baswedan soal PSBB, Jokowi Sebut PSBMK Lebih Efektif
Dikutip dari YouTube Official iNews, Jumat (11/9/2020), awalnya Pandu bercerita bahwa dirinya sempat berbincang dengan Anies, dan sempat memberi Anies pesan.
"Ini memang sulit kalau menjadi Gubernur DKI, hampir tidak mungkin bisa mengendalikan," kata Pandu.
"Bapak ini mengalami kesulitan untuk mengatasi pandemi, hanya satu sabar," ucap Pandu menirukan perbincangannya dengan Anies.
"Karena tiap hari akan dilaporkan peningkatan terus menerus."
Pandu lalu menjabarkan analisanya soal aktivitas warga yang meningkat drastis saat hari libur yang bertepatan dengan perayaan kemerdekaan 17 Agustus lalu.
Sindir Pemerintah Pusat
Ketika membahas soal sikap Pemda DKI, Pandu mengatakan faktor Jakarta kembali ke PSBB awal tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemda.
"Bukan tidak tegas, tetapi banyak faktor di luar kewenangan Pemda DKI," kata dia.
Pandu lalu mengungkit soal pelaksanaan masa transisi PSBB di Jakarta, di mana aktivitas perkantoran dibatasi hanya sebanyak 50 persen saja.
Ia lalu menyinggung soal kantor pemerintah pusat yang lalai melaksanakan aturan PSBB transisi soal kapasitas kantor maksimal 50 persen.
"Tapi apa yang terjadi adalah terutama kantor-kantor pemerintah pusat, ini yang menjadi masalah yang di luar kekuasaan Pemda DKI, sudah 100 persen menjalankan aktivitas," terang Pandu.
Pandu menuturkan, justru hal tersebut memicu munculnya cluster penyebaran Covid-19 yang lebih sulit dideteksi.
