Respons Kepala Daerah Penyangga DKI Jakarta soal Kebijakan PSBB Anies Baswedan, Tak Semua Mengikuti

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9/2020).

Dilansir TribunWow.com, kebijakan tersebut diambil oleh Anies dengan melihat pertimbangan tingginya kasus Covid-19 di Jakarta.

Selain itu juga tidak terlepas dengan ketersediaan fasilitas kesehatan di Ibu Kota yang jumlahnya semakin terbatas.

• Geisz Chalifah Tak Terima Pengamat Sebut Alasan Anies Terapkan PSBB Hanya Sederhana: Tolong Jelaskan

• Anies Ditentang Para Menteri Jokowi dan Diminta Dinonaktifkan, Rocky Gerung: Apa Inisiatif Presiden?

Meski begitu, kebijakan dari Anies tersebut tidak sepenuhnya mulus dan bahkan menuai pro dan kontra.

Termasuk dari pemerintah pusat melalui para menteri menentang diterapkannya kembali PSBB total.

Di antaranya adalah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Ketiganya sama-sama mengingatkan soal dampak ekonomi yang ditimbulkan atas penerapan PSBB total.

Lain dari para menteri, beberapa kepala daerah penyangga DKI Jakarta juga sudah buka suara, mulai dari Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, hingga sang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Berikut respons dari kepala daerah penyangga Ibu Kota:

Wali Kota Bogor Bima Arya

Bima Arya mengakui bahwa selama ini masih terus dan akan tetap berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam hal penanganan Covid-19.

Menurutnya, hal itu juga sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Meski begitu, tidak selamanya kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI juga dilakukan di Kota Bogor.

Karena dikatakan Bima Arya bahwa tentu harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di daerahnya.

Oleh karenanya, sejauh ini ia mengaku tidak akan menerapkan PSBB di Kota Bogor.