Rem Darurat PSBB Dinilai Telat, PSI Sarankan Anies Baswedan Salurkan BLT Dibanding Bansos

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baru saja menyatakan keputusannya untuk menarik rem darurat PSBB masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota.

Dimulai dari tanggal 14 September mendatang, Jakarta akan kembali menetapkan PSBB sebagaimana pada awal-awal masa pandemi dulu.

Menanggapi keputusan Anies, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya, menilai langkah gubernur DKI itu terlambat.

• H-4 Jakarta PSBB Lagi, Ini Sederet Aturan yang Harus Dipatuhi: WFH sampai Batasi Rumah Ibadah

Dikutip dari YouTube Kompastv, Kamis (10/9/2020), William mengatakan seharusnya rem darurat sudah ditarik sejak awal Agustus lalu.

Pernyataannya tersebut dilandasi data positivity rate Covid-19 di Jakarta, yang ia sebut sudah mencapai hingga 10 persen di pertengahan bulan Agustus.

"Saya menyatakan bahwa kebijakan tersebut harusnya diambil pada awal bulan Agustus ketika positivity rate kita sudah mencapai tujuh persen," ungkap William.

"Sehingga kebijakan tersebut, menarik rem darurat sudah cukup telat," sambungnya.

Melihat kondisi Jakarta saat ini, William mewakili PSI menyarankan sejumlah langkah yang dapat dilakukan Anies.

Pertama adalah mencari ruangan baru untuk tempat isolasi masyarakat.

William menjelaskan, isolasi mandiri tidak begitu efektif karena sulit untuk mengontrol warga supaya patuh.

"Agar masyarakat bisa melakukan isolasi bagi mereka yang terkena Covid-19," kata dia.

"Karena kita tidak bisa melihat dan mengontrol."

"Mungkin bisa memakai rusun-rusun yang belum terpakai," sambungnya.

Selanjutnya, Wiliam meminta supaya Anies juga memerhatikan kapasitas ruang ICU di Ibu Kota untuk ditingkatkan.

Peningkatan itu nantinya diharapkan dapat mengakomodir pasien-pasien dalam kondisi kritis.

"Dan Pemprov DKI Jakarta juga harus menyediakan ICU, karena kapasitas ICU kita sekarang sudah mencapai angka 70 persen," terang William.

Kemudian, William menyarankan agar Anies menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dibanding bantuan sosial (bansos) berbentuk barang.

William berdalih, banyak uang yang terbuang ketika bantuan diberikan dalam bentuk bansos.

Uang tersebut terpotong dalam bentuk biaya pengemasan, hingga biaya transportasi.

"Saya melihat bahwa bansos itu banyak nilai yang terpotong," jelas William.

"Sehingga nilai yang didapatkan oleh masyarakat tidak 100 persen."

Alasan selanjutnya, BLT dinilai lebih efektif karena kebutuhan setiap orang tidak selalu sama.

Terakhir, William menyarankan supaya Anies meningkatkan kapasitas pengetesan mencapai 10 ribu orang.

Hal tersebut perlu dilakukan guna memetakan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.

• PSBB Total Berlaku di Jakarta, Apa Saja yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan? Simak Rinciannya

Simak video selengkapnya mulai menit awal:

Provinsi dan Kota Kasus Tertinggi Covid-19

Menanggapi keputusan Anies, Juru bicara satgas penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, memaparkan sejumlah daerah yang berkemungkinan mengikuti jejak Jakarta menarik rem darurat.

Pemaparan tersebut disampaikan oleh Wiku lewat acara "Mata Najwa", Rabu (9/9/2020).

Awalnya, Wiku ingin para pimpinan daerah mengulas kembali kebijakan mereka, berkaca dari keadaan di Jakarta sekarang.

"Kalau perlu melakukan rem darurat seperti DKI, lakukan itu demi keselamatan masyarakat dan tenaga kesehatannya," ungkap Wiku.

Selanjutnya sang host acara, Najwa Shihab menanyakan daerah mana saja yang berkemungkinan mengikuti jejak Jakarta menarik rem darurat dan kembali kepada masa awal-awal penerapan PSBB.

"Daerah mana lagi yang memang perlu mengikuti Jakarta? Melakukan rem darurat," tanya Najwa.

Wiku lalu menjabarkan sejumlah provinsi dan kota yang memiliki insiden kasus paling tinggi di seluruh Indonesia.

"Ada beberapa provinsi dan kota yang harus me-review keadaannya," kata Wiku.

Ia menerangkan, total ada lima provinsi yang memiliki kasus tertinggi termasuk Jakarta.

• Sering Dituduh Dapat Untung dari Covid-19, dr Tri: Cari Uang Bukan dari Pasien, Uangnya Sedikit

Berikut adalah lima provinsi yang memiliki insiden kasus Covid-19 paling tinggi:

- Jakarta

- Kalimantan Selatan

- Gorontalo

- Sulawesi Utara

- Bali

"Ini adalah provinsi dengan insiden kasusnya tinggi," ungkap Wiku.

Kota Kasus Covid-19 Tertinggi

Selanjutnya Wiku juga menjabarkan kota-kota yang memiliki jumlah kasus terbanyak, yakni:

- Surabaya

- Seluruh Kota di Jakarta

- Semarang

- Makassar

- Sidoarjo

- Medan

"Seluruh kota-kota ini yang kondisinya kritis ini harus betul-betul waspada," terang Wiku.

Meskipun tergolong kritis, Wiku berharap daerah lain dapat mengatasi Covid-19 sehingga tidak perlu menarik rem darurat seperti Jakarta.

Wiku menjelaskan indikator penarikan rem darurat dapat dilihat dalam jangka waktu empat minggu.

Apabila suatu daerah terus menerus berada pada zona merah selama tiga minggu berturut-turut maka pilihan menarik rem darurat bisa diambil.

Ia lalu mencontohkan kondisi Jakarta yang terus menerus merah selama empat minggu berturut-turut.

"3 minggu merah , harus direm darurat," ungkap Wiku.(TribunWow.com/Anung)