Terkini Nasional
Erick Thohir Bolehkan Direksi BUMN Rekrut 5 Staf Ahli, Refly Harun: Bisa Jadi Sedang Bangun Imperium
Refly Harun tanggapi kabar soal kebijakan dari Kementerian BUMN membolehkan setiap direksi BUMN mengangkat staf ahli sebanyak lima orang.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
Seperti yang dikutip dari Kompas.com, kepastian dari kebijakan Erick Thohir tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian BUMN.
Disebutkan di dalam surat edaran tersebut bahwa alasan dari keputusan Erick Thohir itu lantaran mempertimbangkan kebutuhan dari BUMN.
Selain itu juga sekaligus untuk menyempurnkan soal aturan pengangkatan staf ahli yang dibuat oleh Menteri BUMN sebelumnya, yakni Rini Soemarno.
“Masa jabatan staf ahli paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu,” demikian bunyi surat edaran tersebut yang dikutip Kompas.com, Jakarta. Senin (7/9/2020).
Meski membolehkan merekrut 5 staf ahli, Erick Thohir menegaskan melarang adanya rangkap jabatan di BUMN maupun anak cucu perusahaannya.
Sebut Erick Thohir Mulai Tergoda untuk Pilpres 2024
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan pandangannya terhadap sikap dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai Erick Thohir sudah mulai tergoda dengan kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan dalam tayangan Youtube pribadinya, Refly Harun, Senin (31/8/2020).
• Contohkan Ahok dan Chandra Hamzah, Refly Harun Sebut Orang Baru di BUMN Ada Cantolannya
Oleh karenanya, Refly Harun pun lantas mempertanyakan sikap keprofesionalan Erick Thohir dalam menjalankan tugasnya di BUMN ke depan.
"Erick Thohir sudah mulai tergoda untuk menjadi calon presiden 2024," ujar Refly Harun.
"Kalau sudah tergoda kekuasaan dengan 2024, pertanyaannya bisakah profesional?" tanyanya.
Menurutnya kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja dari Erick Thohir sendiri dalam mengelola perusahaan-perusahaan pelat merah.
Dirinya mencontohkan kasus Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno saat memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah, khususnya PDI Perjuangan, pemilik kursi mayoritas di DPR.
Dikatakannya, Rini Soemarno justru mendapatkan hadangan dari PDI Perjuangan (PDIP), termasuk selalu diisukan akan direshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
