Balas Argumen Kader Deklarasi KAMI, Politisi PDIP Kapitra Ampera: Kondisi Politik 65 dari Mana?

TRIBUNWOW.COM - Politisi PDIP Kapitra Ampera menyoroti argumen Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait kondisi politik Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (19/8/2020).

Dalam acara tersebut, turut tampil satu dari deklarator KAMI Adhie Massardi.

• Gatot Nurmantyo Ungkap Alasan Bergabung di Gerakan KAMI: Saya Telah Diberikan Kenikmatan Luar Biasa

Menanggapi poin-poin yang dituntut KAMI, Kapitra tidak menampik pemerintah menutup diri dari kritik.

Namun Kapitra menyoroti tujuan KAMI dibentuk.

"Di negara demokrasi, tentu partisipasi itu diberikan peluang. Tapi harus ada diskresi antara gerakan moral dengan gerakan politik," papar Kapitra Ampera.

"Gerakan moral itu diberatkan pada legitimasi etis untuk membangun kebaikan bangsa," komentarnya.

Selain itu, ia lalu menyinggung sejumlah kader deklarasi KAMI yang kerap menjadi tokoh oposisi pemerintah.

Diketahui sejumlah anggota KAMI pernah memiliki jabatan di pemerintahan.

"Kalau kita lihat dari statement yang ada, ini orang-orang kalah yang mencoba membangun opini moral sehingga bisa menstimulusasi masyarakat untuk bergabung," kata Kapitra.

Pakar hukum tersebut juga menyoroti argumen Adhie Massardi tentang situasi saat ini yang disamakan dengan 1965.

Kapitra menilai era reformasi ini sudah jauh berkembang dibandingkan saat 1965.

• Soal Deklarasi KAMI, Adian Napitupulu Ungkap Sindiran Arief Poyuono: Beauty Contest untuk Reshuffle

"Kita lihat tadi. Kondisi politik kita era '65 dari mana tolak ukurnya? Kita mencoba menyebarkan virus PKI dan sebagainya, komunisme. Sementara komunisme itu sudah rontok di negaranya sendiri," bantah Kapitra.

"Sistem ekonominya dan sebagainya sudah sangat liberal. Tetapi kita selalu membangun komunikasi itu," tegasnya.

Sebelumnya Adhie menjelaskan tentang seluk-beluk KAMI dibentuk, termasuk soal pemilihan nama.

"Soal nama KAMI, kenapa bukan 'kita'. Kalau 'kita' urusan apa saya sama dengan konstitusi?" kata Adhie Massardi.

"Konstitusi saya sebagai warga negara mengingatkan saya sudah lakukan, KAMI sudah lakukan untuk mengingatkan pemerintah," terangnya.

Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid itu menyinggung situasi politik saat ini dapat disamakan dengan 1965.

"Ada reaksi juga karena situasi sekarang ini ada konfrontasi yang tersembunyi tetapi juga keras seperti 1965 ketika komunisme berkuasa. Situasi sekarang juga seperti itu, maka muncullah gagasan menjadi KAMI," papar Adhie.

Lihat videonya mulai menit 12:30

Sindiran Arief Poyuono untuk KAMI

Politisi PDIP Adian Napitupulu menanggapi munculnya deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh sejumlah tokoh nasional.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (18/8/2020).

Awalnya ia membenarkan banyak kader KAMI yang sebelumnya tergabung dalam pemerintahan, tetapi kini mengkritik kebijakan melalui koalisi tersebut.

• Ungkap Alasan Gabung KAMI di ILC, Said Didu Ngaku Sakit Hati: Saya Berteriak Sendiri Kurang Kencang

"Kalau dibilang 'barisan para mantan', dari komposisi isinya, bisa benar," komentar Adian Napitupulu.

Diketahui mantan Komisaris PT Pelindo Refly Harun, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mantan Menko Polhukam Laksamana TNI Tedjo Edy Purdjiatno, mantan Ketua MUI Din Syamsuddin, dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu turut hadir dalam deklarasi itu.

Ia lalu mengungkapkan pendapat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono saat menanggapi deklarasi KAMI.

Menurut Arief, aksi itu terkait wacana perombakan kabinet (reshuffle) yang pernah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau Arief Poyuono bilang ini terkait dengan perlombaan beauty contest untuk reshuffle, juga mungkin benar," ungkap Adian.

"Katanya semua berlomba tampil, menarik perhatian, supaya (dipanggil). Itu menurut Arief," lanjut dia.

Selain dugaan itu, ada pula analisis lain terkait tujuan deklarasi KAMI.

Diketahui KAMI mengutarakan delapan poin kritik terhadap pemerintah saat ini, termasuk penanganan Covid-19 dan pemberantasan korupsi.

• 8 Tuntutan pada Deklarasi KAMI Dianggap Abstrak, Pengamat: Tidak Punya Kekuatan Menagih Pemerintah

"Ada lagi yang mengatakan, ini mau membuat partai politik," kata mantan anggota DPR RI itu.

"Ada lagi yang lebih ekstrem mengatakan, jangan-jangan mau menjatuhkan presiden dan sebagainya," ungkap Adian.

Meskipun banyak spekulasi tentang tujuan deklarasi ini, Adian lebih menyoroti struktur organisasi dalam koalisi tersebut.

"Tapi dari semua analisis dan duga-duga itu, saya lebih tertarik untuk membahas bentuk organisasinya," ungkitnya.

Adian menilai struktur organisasi dalam KAMI tidak efektif karena terbagi menjadi beberapa bagian.

"Bentuk organisasinya sebagai sebuah gerakan moral, sebagai sebuah gerakan yang membutuhkan efektivitas, menurut saya tidak efektif," kata Adian.

"Ada empat struktur di situ. Dari Dewan Deklarator, Komite Ekskekutif, divisi, dan sebagainya. Ini menurut saya tidak efektif," paparnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)