Refly Harun Evaluasi Pemerintahan seusai 75 Tahun Merdeka: Apakah Politik Sudah Dilandasi Sila ke-4?

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun meminta kepada semua pihak untuk mengawal penuh keberlangsungan pemerintahan Indonesia, termasuk juga memberikan evaluasi.

Dengan usia kemerdekaan Indonesia yang sudah menginjak 75 tahun, Refly Harun berharap sistem pemerintahan menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube pribadinya, Refly Harun, Senin (17/8/2020), dirinya mempertanyakan apakah kinerja pemerintahan selama ini, khususnya dalam periode terbaru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengarah untuk mewujudkan janji kemerdekaan.

• Soroti Jokowi Tak Terlibat di Internasional, Rocky Gerung Bandingkan dengan SBY: Dulu Ditakuti

"Kita harus mengevaluasi kinerja pemerintahan apakah sudah benar-benar mewujudkan janji kemerdekaannya atau tidak," ujar Refly Harun.

Untuk membuktikannya, Refly Harun mengambil contoh dalam bidang politik.

Menurutnya, politik yang baik adalah jika berlandaskan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan'.

Dan kemudian implementasinya harus selaras dengan yang tertuang dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

"Pertama kita harus lihat dalam bidang politik. Apakah politik kita sudah mencerminkan sebuah politik yang dilandasi sila keempat Pancasila misalnya," ungkapnya.

"Yang implementasinya ada di dalam pasal-pasal konstitusi Undang-undang Dasar 1945," imbuhnya.

Dirinya menambahkan pemerintah dapat dikatakan gagal jika belum sepenuhnya menerapkan demokrasi yang utuh.

Dikatakan Refly Harun, pemerintahan saat ini diharapkan menjadi periode koreksi untuk pemerintahan pada era orde baru yang penuh dengan keotoriteran.

Bukan malam sebaliknya, mengulang kekejaman pada zaman tersebut.

• Acungi Dua Jempol Pidato Kenegaraan Jokowi, Mardani Ali Sera: Tetapi Beda dengan Aksi di Lapangan

"Kalau kita masih menjadi negara separuh bebas, berarti pemerintah sekarang gagal," jelas Refly Harun.

"Karena pemerintahan sekarang dihasilkan dalam alam reformasi. Alam reformasi itu adalah alam koreksi, periode koreksi terhadap kekuasaan otoritarian orde baru," ungkapnya.

"Jadi dia tidak boleh muncul menjadi otoriter kembali, karena dia harus menjadi korektor."

Refly Harun lantas menyinggung peran dari orang penting nomor satu di Tanah Air, yakni Presiden Jokowi.

Dirinya mengingatkan bahwa Jokowi merupakan hasil dari pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat.

Oleh karenanya dalam melaksanakan kepentingan negaranya harus berlandaskan pada rakyat, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Dan pemilihan presiden langsung adalah dalam sarana demokrasi," katanya.

"Jadi Presiden Jokowi yang dipilih dalam sarana demokrasi itu tidak boleh berkembang menjadi penguasa yang otoriter atau separuh otoriter," tutup Refly Harun.

• Rocky Gerung Sebut Jokowi Dekat dengan Satu Negara Asing, Hersubeno Arief: Bukan Gagal, Menghindari

Simak videonya mulai menit ke- 16.27

Dampak Kritik Amien Rais ke Jokowi, Refly Harun Sebut Bisa Jadi Hanya Angin Lalu

Mantan Ketua Umum PAN Amien Rais belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran aksinya mengkritisi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Lewat media internet, Amien Rais membuat serangkaian konten video berisi kritikan bertema 'Pilihan Buat Pak Jokowi: Terus atau Mundur'.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, kritikan yang dilontarkan oleh Amien Rais bisa memiliki dua kemungkinan dampak.

• Soroti Sifat Mumtaz Rais di Pesawat, PDIP Sindir Aksi Amien Rais Kritik Jokowi: Sangat Lucu

Dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (14/8/2020), Refly mengatakan kritikan yang dilemparkan oleh Amien mungkin hanya dianggap sebagai angin lalu.

"Kritik ini akan menjadi angin lalu kalau kemudian tidak ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang penting," kata dia.

Namun apabila Amien Rais memang menyuarakan suara publik, maka kritikan tersebut bisa berdampak besar.

"Tapi kalau itu merupakan suara rakyat Indonesia, walaupun itu silent majority. Pemerintah Jokowi perlu mendengarkan," ujar Mantan Komisaris Utama Pelindo I itu.

Menurut Amien Rais, publik jangan hanya fokus pada tema besar kritik Amien Rais, yakni terkait pilihan Jokowi untuk mundur.

Bagi Refly penting untuk memahami poin-poin kritikan yang disampaikan oleh Amien.

"Tidak hanya soal mundurnya, karena mundur itu sesuatu yang tentu sangat luar biasa sekali tindakannya, tapi pokok-pokok masalah yang disampaikan oleh Profesor Doktor Amien Rais, apa masalahnya," kata Refly.

"Jadi dengan mengenali masalah dan mau mendengarkannya, mungkin pemerintahan penguasa Presiden Jokowi dan para menterinya, para pembantunya bisa kemudian mencari jalan keluar agar semua kita selamat sebagai sebuah negara," tambahnya.

Dikutip dari akun Instagram @amienraisofficial, total terdapat 14 pernyataan yang hendak disampaikan oleh Amien Rais.

• Mengaku Khilaf saat Ditegur, Mumtaz Rais: Saya sedang Kelelahan dan Terpancing Emosi

"Penyataan Amien Rais Untuk Jokowi: Terus atau Mundur.

Pernyataan ini adalah pemikiran Amien Rais yang terbagi dalam beberapa video." tulis akun @amienraisofficial.

(TribunWow/Elfan Nugroho/Anung Malik)